KabarBaik.co, Bojonegoro – APBD Bojonegoro tahun 2027 diproyeksikan menyusut sekitar Rp 1,25 triliun dibandingkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi peringatan bagi Pemkab Bojonegoro agar lebih mengutamakan kualitas pelaksanaan program daripada sekadar besarnya anggaran.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan kemampuan riil APBD Bojonegoro sebenarnya berada di kisaran Rp 5 triliun. Selama ini, nilai APBD tampak lebih besar karena ditopang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 2 triliun setiap tahun.
“Yang terlihat besar itu karena ketambahan Silpa selalu di atas Rp 2 triliun. Sebenarnya kekuatan APBD Bojonegoro memang di kisaran itu,” ujarnya, Selasa (21/7).
Lasuri menjelaskan, dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), P-APBD 2026 mengalami kenaikan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan daerah bertambah sekitar Rp 15 miliar, sedangkan belanja meningkat Rp150 miliar sehingga total APBD naik dari Rp 6,31 triliun menjadi Rp 6,45 triliun.
Menurutnya, tambahan belanja tersebut berasal dari pemanfaatan Silpa APBD 2025. Anggaran itu antara lain digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) serta penambahan anggaran program Domba Kesejahteraan.
Namun, untuk tahun 2027, pagu APBD diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp 5,19 triliun atau berkurang sekitar Rp 1,25 triliun dari P-APBD 2026. Meski demikian, pendapatan daerah diperkirakan masih mengalami kenaikan sekitar Rp 100 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Mitroatin menegaskan bahwa pembahasan RKPD tidak boleh hanya berorientasi pada besaran anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“RKPD ini harus betul-betul menyasar kebutuhan masyarakat. Yang diharapkan bukan sekadar anggaran besar, tetapi hasil pembangunan dan pelayanan yang dirasakan langsung,” katanya.
Politikus Partai Golkar tersebut juga melihat perlunya penyempurnaan sejumlah program prioritas kepala daerah. Salah satunya Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri). Menurutnya, pemberian subsidi pakan saja tidak cukup jika tidak diikuti pendampingan agar penerima manfaat benar-benar mampu mandiri secara ekonomi.
Mitroatin juga mengingatkan agar kualitas pelaksanaan program menjadi perhatian utama sejak tahap perencanaan. Menurutnya, tingginya serapan anggaran tidak akan berarti apabila manfaat yang diterima masyarakat masih belum optimal.
“Jangan sampai anggaran terserap tinggi, tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat secara maksimal. Mumpung masih dalam tahap perencanaan RKPD, kualitas program harus benar-benar diperhatikan,” pungkasnya. (*)
