KabarBaik.co, Bojonegoro – Polemik penutupan sejumlah gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bojonegoro akibat dugaan rendahnya upah yang diterima para pengelola mendapat perhatian serius dari DPRD Bojonegoro. Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, memastikan pihaknya akan segera memanggil PT Agrinas Pangan Nusantara untuk meminta klarifikasi atas persoalan tersebut.
Abdullah Umar mengatakan laporan terkait besaran gaji yang diterima pengelola KDKMP telah sampai ke meja DPRD. Jika informasi tersebut terbukti benar, pihaknya menilai kondisi itu sangat memprihatinkan dan perlu segera mendapat penjelasan dari pihak terkait.
“Kita akan melakukan klarifikasi terkait benar atau tidaknya jumlah nominal yang diterima para pengelola KDKMP di Bojonegoro. Jika memang benar, tentu sangat disayangkan,” ujar Umar, Jumat (3/7).
Tak hanya soal besaran upah, Umar juga mempertanyakan informasi bahwa para pengelola maupun pekerja KDKMP tidak menerima surat perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban mereka, termasuk besaran gaji yang akan diterima setiap bulan.
“Segera kita akan memanggil PT Agrinas untuk mengklarifikasi seluruh permasalahan ini,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah gerai KDKMP di Bojonegoro memilih menghentikan operasional karena para pengelolanya mengaku menerima gaji yang dinilai jauh dari kata layak. Salah satu kasus terjadi di gerai KDKMP Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, di mana pengelola disebut hanya menerima gaji mulai Rp 76 ribu hingga Rp 1,4 juta per bulan.
Besaran upah tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang dijalankan. Akibatnya, para pengelola memutuskan menutup operasional gerai yang sebelumnya bahkan ditetapkan sebagai salah satu gerai percontohan di Bojonegoro.
Gerai tersebut juga sempat mendapat kunjungan dari Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Rudi Saladin, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa M, pada Kamis (11/6).
Hingga berita ini ditulis, PT Agrinas Pangan Nusantara belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan atas polemik penutupan sejumlah gerai KDKMP di Bojonegoro. (*)
