KabarBaik.co, Jakarta – Pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino yang diperkirakan memicu musim kering di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, menstabilkan harga beras, serta melindungi daya beli masyarakat.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan pemerintah memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan intervensi pasar karena Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) saat ini berada pada level yang aman, yakni lebih dari 5 juta ton beras.
“Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita lebih dari 5 juta ton, sehingga sangat aman. Tantangannya saat ini adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah tersebut secara efektif kepada masyarakat,” kata Maino, Selasa (21/7).
Pada 2026, pemerintah menargetkan penyaluran sekitar 828 ribu ton beras SPHP. Hingga pekan kedua Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 678,87 ribu ton atau sekitar 82 persen dari target tahunan. Capaian tersebut meningkat sekitar 274 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 181,17 ribu ton.
Maino menjelaskan distribusi beras SPHP kini dilakukan lebih masif melalui berbagai jalur, mulai dari pasar rakyat hingga Gerakan Pangan Murah (GPM), agar beras pemerintah dapat lebih cepat menjangkau masyarakat, terutama di daerah yang mulai mengalami tekanan harga.
Selain mempercepat penyaluran SPHP, pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama periode Juli hingga September 2026. Program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menahan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen selama musim kemarau.
Upaya tersebut juga mulai memberikan dampak terhadap stabilitas harga pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan turun dari 6,24 persen pada Mei 2026 menjadi 5,58 persen pada Juni 2026. Sementara inflasi pangan secara tahun kalender hingga Juni 2026 tercatat sebesar 1,61 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,15 persen.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau perkembangan cuaca seiring meningkatnya potensi kekeringan akibat musim kemarau. BMKG melaporkan sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT mulai mengalami hari tanpa hujan dalam durasi yang cukup panjang.
Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di 4.686 titik observasi pada awal Juli 2026, sebagian wilayah telah mengalami lebih dari satu bulan tanpa hujan. Bahkan, di beberapa daerah durasi hari tanpa hujan telah mencapai 30 hingga 60 hari sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekeringan.
Meski demikian, BMKG menegaskan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan secara optimal di wilayah terdampak karena keberhasilannya sangat bergantung pada keberadaan awan hujan yang dapat disemai.
“Prinsip utamanya adalah OMC tidak dapat menciptakan hujan dari langit yang cerah,” ujar Supari.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih memperkuat langkah mitigasi melalui percepatan distribusi cadangan pangan, penyaluran bantuan beras, serta pemantauan kondisi iklim secara intensif agar dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga dapat diminimalkan. (*)
