KabarBaik.co – Dukungan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis peternakan dan pertanian datang dari salah satu anggota Komisi IV DPRD Gresik. Namun, dukungan tersebut disertai catatan kritis.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik Imam Syaifudin, menilai langkah Pemkab Gresik, khususnya Wakil Bupati Asluchul Alif, yang menggagas pembangunan BLK merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu berwirausaha.
Ia menekankan bahwa sudah waktunya pemerintah daerah fokus pada prioritas pembangunan dunia industri.
“Memang sudah saatnya pemerintah harus memulai fokus prioritas pembangunan di dunia industri, baik mulai sistem manajemen ketenagakerjaan, pengembangan SDM dan juga rencana program ke depan dan optimalisasi kinerja OPD yang menaungi,” ujarnya, Senin (7/7).
Ia juga menjelaskan bahwa untuk mendorong pembangunan dunia industri di Kabupaten Gresik, tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Menurutnya, hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk sektor pendidikan.
“Kalau Disnaker berjalan sendirian, maka akan kesulitan. Maka semua OPD harus sama-sama menjadikan pembangunan industri sebagai prioritas. Semua OPD-OPD memiliki peran masing-masing dalam pembangunan dunia industri. Di sektor pendidikan misalnya, harus memulai dan menyiapkan konsep jelas supaya angkatan kerja di Gresik yang siap pakai sesuai kebutuhan dan pembangunan dunia industri,” jelasnya.
Rencana pembangunan BLK ini sebelumnya disampaikan oleh Wabup Alif saat pelantikan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) beberapa waktu yang lalu. Wabup Alif menyampaikan bahwa BLK rencananya akan dibangun di atas lahan milik Pemkab, dekat kawasan Polowijo. Fokus utamanya adalah bidang pertanian dan peternakan, dengan pendekatan pendidikan singkat berbasis praktik.
Pemkab Gresik juga menggandeng Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) untuk membantu menyiapkan sistem pelatihan sekaligus mengeluarkan sertifikat kompetensi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Alif, keberadaan BLK dengan fokus bidang peternakan dan pertanian/perkebunan ini bukan hanya untuk menyiapkan tenaga kerja industri, tetapi juga untuk mencetak generasi wirausahawan baru. Hal ini dilatarbelakangi oleh tren investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Gresik yang cenderung padat modal dan minim serapan tenaga kerja lokal.
Imam mengapresiasi langkah kolaboratif dengan civitas tersebut dan menilai sektor pendidikan memang seharusnya dilibatkan.
“Untuk langkah Pemkab dengan menggandeng civitas-civitas yang ada di Kabupaten Gresik, itu adalah langkah strategis. Sektor pendidikan harus digandeng dan memang pemerintah tidak bisa sendirian dalam melakukan pengembangan potensi SDM di Gresik,” tutupnya.(*)
