KabarBaik.co – Komisi III DPRD Gresik telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan menyikapi tingginya angka kecelakaan di ruas jalan nasional Duduksampeyan-Bunder. Rapat tersebut dihadiri perwakilan Balai Besar Jalan Nasional, Kasat Lantas Polres Gresik, dan Dinas Perhubungan Gresik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, buka suara terkait hasil rapat tersebut. Dia menjelaskan bahwa pertemuan itu digelar untuk mengkaji secara komprehensif berbagai faktor penyebab kecelakaan dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam pencegahannya. Dari rapat tersebut sejumlah rekomendasi disepakati.
“Yang paling utama adalah pemasangan median jalan di sepanjang ruas Bunder hingga Duduksampeyan,” ujar Hamdi. Selain itu, dia menyebut perbaikan penerangan jalan umum (PJU) yang mati juga masuk dalam daftar prioritas. “Rambu-rambu lalu lintas dan pita kejut akan dipasang di sejumlah titik rawan, terutama di tikungan sebelah barat Bunder,” imbuhnya saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4).
Permukaan bahu jalan yang tidak rata juga disorot dalam rapat tersebut. Menurut Komisi III DPRD Gresik, kondisi bahu jalan yang tidak rata kerap menyebabkan kendaraan tergelincir atau ban selip. Oleh karena itu, perataan bahu jalan menjadi salah satu rekomendasi yang akan segera ditindaklanjuti.
Tak hanya infrastruktur fisik, pengawasan juga menjadi perhatian. Pemasangan CCTV di beberapa titik strategis diusulkan guna meningkatkan pengawasan dan mendukung penegakan hukum. “Kami juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan,” kata Hamdi.
Dalam rapat, sempat muncul wacana untuk melakukan penggembosan kendaraan yang parkir sembarangan. Namun setelah dipertimbangkan, opsi tersebut ditolak lantaran dinilai justru berpotensi menimbulkan kemacetan.
Komisi III DPRD Gresik berharap dengan langkah-langkah ini angka kecelakaan di jalur vital tersebut dapat ditekan. Stakeholder yang hadir dalam rapat sepakat untuk bergerak cepat menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. “Jangan sampai nyawa warga jadi taruhan hanya karena kita lambat mengambil tindakan,” tandas Hamdi. (*)
