KabarBaik.co – Banjir luapan Kali Lamong kembali menyergap wilayah Gresik selatan sejak Senin (9/6). Derasnya aliran sungai memperparah kondisi di tiga kecamatan yakni Balongpanggang, Benjeng, dan Cerme. Tak hanya merendam ratusan rumah dan puluhan fasilitas umum, banjir juga mematikan aktivitas pertanian dengan merendam ratusan hektare sawah warga.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, akhirnya angkat bicara. Ia menilai persoalan banjir tak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten Gresik. “Persoalan Banjir Kali Lamong ini tidak bisa diselesaikan oleh Gresik secara mandiri. Harus ada kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegas Hamdi saat dihubungi belum lama ini.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik hanya memiliki tiga peran teknis yang bisa dilakukan yaitu pembebasan lahan di sepanjang bantaran Kali Lamong, pembangunan kolam retensi, serta normalisasi sungai yang hal tersebut masih bergantung pada izin dari BBWS Bengawan Solo.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana caranya Pemkab mendorong pemerintah pusat melalui BBWS dan Pemprov untuk segera membangun tanggul di sepanjang Kali Lamong,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa terdapat 56 kilometer dari total panjang Kali Lamong yang melintasi wilayah Kabupaten Gresik. Dengan potensi risiko sebesar itu, Hamdi menekankan pemerintah untuk segera melaksanakan program kolam retensi di dua wilayah rawan, yakni Desa Cermen, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Balongpanggang.
“Tapi, pembebasan lahannya dilakukan tahun ini. Pembangunan kolamnya bisa mulai tahun depan,” kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa banjir luapan kali Lamong di wilayah Gresik ini kedepan akan jauh lebih parah jika tidak segera ditangani. “Dan saya yakin kabupaten Gresik kedepan akan semakin parah banjir luapan kali lamong ini kalau tidak segera ditangani,” ucap Hamdi.
Hamdi menjelaskan alasannya yang ia sebut diantara karena hutan-hutan yang ada di dataran tinggi sudah gundul. Kawasan hutan yang gundul dan alih fungsi lahan menjadi permukiman serta industri memperparah kapasitas daya tampung Kali Lamong.
“Di atas sana hutan-hutan sudah gundul, rumah-rumah dan pabrik berdiri, daerah resapan hilang. Akhirnya meluapnya ke Kali Lamong ini,” jelas Hamdi.
Ia pun mengingatkan pentingnya normalisasi muara Kali Lamong yang mengarah ke laut. “Saya belum pernah lihat ada pendalaman di bantaran sungai yang menuju ke laut. Padahal itu sangat penting,” tegasnya.
Di luar penanganan teknis, Hamdi juga mendorong adanya edukasi masyarakat agar tak lagi membangun pemukiman maupun membuang sampah di bantaran sungai. “Kita di legislatif dan eksekutif dan semua pihak punya kewajiban menyadarkan masyarakat. Kalau semua ini dijalankan, insyaAllah Gresik akan lebih baik dalam menangani banjir,” tegasnya.
Yang membuat situasi ini lebih miris, kata Hamdi, adalah kenyataan bahwa banjir terjadi di luar musim hujan. “Kami sangat prihatin,” tutupnya lirih. (*)
