KabarBaik.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan tiga jenis kegiatan yang berpotensi untuk dikorupsi hingga membuat sejumlah kepala daerah berurusan dengan hukum. Ketiga kegiatan tersebut disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III pada Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti.
Pernyataan itu disampaikan saat Eli menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) 2024 di Gedung Taman Chandra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (18/12). Menurutnya, ketiga urusan tersebut yakni pengadaan barang dan jasa, perencanaan, dan penganggaran serta perizinan.
Dari ketiganya, lanjut Eli, yang paling banyak terjadi kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa. “Kalau paling banyak ya pengadaan barang dan jasa, kemudian perencanaan dan penganggaran serta perizinan. Ketiga kegiatan ini rawan sekali untuk ada celah korupsi,” katanya.
Menurut Eli, di Provinsi Jawa Timur, potensi korupsi sangat besar. Selain luas wilayahnya dengan memiliki 38 kota dan kabupaten, anggaran yang didapatkan dari pemerintah pusat untuk Jawa Timur maupun PAD yang didapatkan juga lumayan besar. Karena itu, fakta-fakta tersebut membuka peluang korupsi oleh sejumlah oknum kepala daerah sampai jajaran di bawahnya.
Dengan pemetaan yang sudah dilakukan KPK, Eli merekomendasikan Pemprov Jatim untuk meningkatkan sistem pengawasan pada semua kegiatan administrasi pemerintahan di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Dia menilai fungsi pengawasan belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga masih ada celah korupsi.
“Untuk menutup celah itu, komitmen dan sistem untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas harus benar-benar dilaksanakan. Jangan setengah-setengah, dan kami melihat Pemprov Jatim sudah mulai meningkatkan pengawasannya,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono menjelaskan, untuk mengantisipasi potensi korupsi, Pemprov Jatim telah melaksanakan transformasi digital. Semua layanan publik dan pemerintahan dilaksanakan by digital system alias online. Seperti e-commerce, e-catalog dan lainnya.
“Tidak ada layanan publik yang tidak kita sentuh dengan teknologi dan inovasi dalam rangka efisiensi serta akuntabilitas dan kemudahan untuk rakyat. Semua layanan yang kami berikan by digital,” terangnya.
Terkait beberapa kepala daerah di Jatim yang harus mendekam di balik jeruji besi karena korupsi, Adhy meminta agar kepala daerah lainnya untuk bisa menjadi tauladan bagi jajaran staf yang dipimpinnya. “Kuncinya bagaimana komitmen kepala daerah untuk bisa memberikan tauladan agar jajaran staf di bawahnya dapat melaksanakan tugas sesuai aturan,” tandasnya. (*)
