KabarBaik.co, Jakarta – Perum Bulog menyatakan kesiapan menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 melalui pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen di berbagai wilayah Indonesia.
Komitmen ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (1/4). Rapat dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga BPKP.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan terukur.
“Penugasan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik dan ketahanan pangan nasional. Bulog akan memastikan seluruh tahapan dipersiapkan secara matang agar pembangunan infrastruktur benar-benar tepat lokasi, tepat fungsi, dan tepat manfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmad.
Ia menjelaskan, terdapat tiga langkah utama yang tengah disiapkan Bulog. Pertama, penyusunan studi kelayakan (feasibility study) dengan melibatkan akademisi dan para ahli untuk mengkaji aspek teknis, operasional, dan finansial.
Kedua, penyusunan pertimbangan teknis bersama Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan karakteristik wilayah.
Ketiga, evaluasi kelayakan finansial serta rekomendasi penggunaan dana investasi pemerintah non permanen. Hasil dari seluruh tahapan tersebut akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Pangan untuk mendapatkan persetujuan sebelum proyek dimulai.
“Program pembangunan ini direncanakan tersebar di 92 kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp5 triliun, yang terdiri dari sekitar Rp4,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur utama dan sekitar Rp560 miliar untuk mekanisasi, otomatisasi, serta sistem teknologi informasi,” tambah Ahmad.
Adapun rincian rencana pembangunan meliputi 94 unit gudang penyimpanan, 6 unit silo gabah, 8 unit silo jagung, 17 unit dryer beras, 17 unit Rice Milling Unit (RMU), 8 unit dryer jagung, serta 9 unit sentra pengolahan dan fasilitas pengemasan beras.
Dalam pelaksanaannya, setiap lokasi akan melalui uji kelayakan teknis seperti uji tanah, analisis kemiringan lahan, serta kajian akses jalan untuk mendukung distribusi logistik. Pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh BUMN karya sesuai ketentuan Perpres.
Infrastruktur ini diprioritaskan di sejumlah sentra produksi pangan seperti Lampung, Pulau Jawa, dan Sulawesi Selatan dengan fasilitas lengkap berbasis teknologi modern.
Sementara itu, di wilayah kepulauan seperti Natuna, Rote, dan Tidore, pembangunan difokuskan pada gudang penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan, terutama saat cuaca ekstrem.
Melalui program ini, Perum Bulog menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem logistik pangan nasional serta memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.(*)
