KabarBaik.co, Jakarta – Perum Bulog bersama Komisi IV DPR RI memperkuat sinergi dalam menyatukan langkah pengendalian harga beras dan optimalisasi distribusi pangan nasional untuk kepentingan masyarakat melalui Focus Group Discussion bertajuk “Penguatan Strategi Pengendalian Harga Beras dan Optimalisasi Distribusi Pangan Nasional” yang digelar di Gedung Oryza Perum Bulog Jakarta, Senin (25/5).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan penugasan Bulog dalam menjaga stabilitas pangan, mulai dari pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, penyerapan gabah/beras dalam negeri, pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras, penyaluran Bantuan Pangan, hingga penguatan infrastruktur pascapanen.
Dalam paparannya, Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, bahwa Bulog terus memperkuat perannya sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat.
Hingga 22 Mei 2026, realisasi pengadaan setara beras PSO telah mencapai hampir 3 juta ton, dengan estimasi capaian akhir tahun sekitar 4 juta ton. Sementara itu, stok komoditas beras Bulog tercatat mencapai 5,3 juta ton, yang menjadi salah satu posisi stok tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional.
“Seluruh jajaran Perum Bulog di seluruh Indonesia menghaturkan terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Ketua Komisi IV DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas bimbingan dan dukungan yang luar biasa sehingga Perum Bulog saat ini dapat melaksanakan tugas dengan optimal,” ujar Ahmad Rizal.
Selain penguatan stok, Bulog juga terus menjalankan berbagai program stabilisasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada tahun 2026, penyaluran Bantuan Pangan menyasar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan alokasi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per PBP per alokasi. Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga.
Bulog juga melaksanakan program SPHP Beras periode Maret–Desember 2026 dengan target penyaluran sebesar 828 ribu ton. Realisasi SPHP dari Januari sampai hari ini telah mencapai 482 ribu ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pengecer pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan merah putih, outlet pangan binaan pemerintah, RPK Bulog, hingga toko modern, agar masyarakat semakin mudah mengakses beras dengan harga terjangkau.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyari memberikan apresiasi terhadap capaian dan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, dukungan terhadap Bulog perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek penugasan, pembiayaan, infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor agar manfaat program pangan pemerintah semakin dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kerja Bulog yang terus hadir menjaga stabilitas pangan, baik melalui penyerapan produksi petani, penguatan cadangan pangan, maupun distribusi kepada masyarakat. Komisi IV DPR RI tentu mendorong agar berbagai masukan dalam forum ini menjadi bahan perbaikan bersama, sehingga Bulog semakin kuat, responsif, dan mampu menjalankan peran strategisnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Abdul Kharis.
Dalam forum tersebut, Bulog juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan kebijakan ke depan, antara lain penguatan penugasan pemerintah, dukungan anggaran dan pembiayaan, percepatan penguatan infrastruktur pergudangan dan pengeringan, sinergi antar lembaga, serta percepatan persetujuan hibah lahan untuk pembangunan infrastruktur pascapanen. Dukungan tersebut dinilai penting agar Bulog dapat melakukan perencanaan pengadaan secara lebih optimal, menjaga kualitas hasil serapan petani, serta memastikan kesiapan intervensi pasar sewaktu-waktu.
Melalui FGD ini, Bulog dan Komisi IV DPR RI menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola pangan nasional. Sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah, dan Bulog diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang semakin tepat sasaran, menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.(*)
