KabarBaik.co, Malang – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan Zulham Akhmad Mubarrok menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di kawasan Kolam Renang Stadion Kanjuruhan, Kepanjen. Sorotan itu muncul setelah ia menemukan sejumlah fasilitas bernilai miliaran rupiah dalam kondisi terbengkalai.
Zulham mendapati Kolam Loncat Indah yang dibangun menggunakan APBD hampir Rp 1,5 miliar tidak pernah dimanfaatkan sejak selesai dibangun. Kondisinya kini dipenuhi lumut, sampah, serta papan loncat yang mulai berkarat akibat minim perawatan.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena Kolam Loncat Indah merupakan satu-satunya fasilitas sejenis di Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
“Jika direvitalisasi, venue ini berpotensi menarik event tingkat nasional hingga menjadi pusat latihan nasional di Kabupaten Malang,” ujar Zulham, Jumat (10/7).
Selain fasilitas olahraga, Zulham juga menemukan puluhan gerobak bantuan UMKM dari pemerintah pusat yang tersimpan di area yang sama. Gerobak-gerobak tersebut belum pernah disalurkan kepada penerima manfaat sehingga sebagian besar mengalami kerusakan akibat terlalu lama dibiarkan di tempat terbuka.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan buruknya pengelolaan aset daerah sekaligus menghambat pemanfaatan bantuan bagi masyarakat. Bantuan yang seharusnya mampu mendukung pelaku usaha kecil justru kehilangan nilai manfaat karena tidak segera didistribusikan.
“Ini bukan cuma soal aset yang terbengkalai. Ini soal APBD rakyat yang dibiarkan sia-sia, dan hak pelaku UMKM yang dikorbankan,” tegasnya.
Zulham memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah terkait. Langkah itu dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas terbengkalainya aset dan bantuan pemerintah tersebut.
Di akhir keterangannya, ia juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang aktif memantau kondisi di lapangan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kabupaten Malang butuh pemimpin yang mau turun ke lapangan, bukan hanya membaca laporan di atas meja,” pungkasnya. (*)
