KabarBaik.co – Bupati Blitar, Rijanto, mengajak seluruh pengurus Perangkat Pemerintah Desa Indonesia (PPDI) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan PPDI Kabupaten Blitar Masa Bakti 2025–2030.
Dalam sambutannya, Rijanto menegaskan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus motor penggerak pembangunan lokal. Menurutnya, pengukuhan PPDI bukan sekadar acara seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen bersama membangun desa yang maju dan mandiri.
“PPDI harus menjadi mitra pemerintah daerah yang solid, mendukung kebijakan pusat, provinsi, hingga daerah. Sinergi ini penting agar program strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Rijanto, Rabu (10/12).
Rijanto juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Ia meminta seluruh perangkat desa memanfaatkan setiap rupiah dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, perangkat desa diharapkan mampu menggali potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. “Desa harus mampu mandiri dan produktif, bukan hanya bergantung pada bantuan pemerintah,” tambahnya.
Rijanto juga meminta PPDI memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih sebagai dua motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa. Menurutnya, keduanya berperan penting dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Momentum pengukuhan PPDI ini harus menjadi gerakan baru untuk memperkuat profesionalisme perangkat desa. Dengan semangat kebersamaan dan integritas, kita wujudkan desa berdaya dan rakyat sejahtera,” katanya. (*)
