KabarBaik.co, Blitar – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mendorong penguatan regulasi parkir sebagai upaya memperbaiki tata kelola pendapatan daerah. Selama ini, lokasi parkir umum pemerintah yang tercantum secara resmi masih terbatas, sehingga membuka celah munculnya parkir yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengusulkan agar lokasi parkir umum pemerintah tidak hanya terpusat di satu kawasan tertentu, tetapi dapat diperluas ke sejumlah titik lain yang ditetapkan secara resmi melalui keputusan wali kota. Dengan skema tersebut, parkir yang beroperasi akan memiliki kejelasan status, termasuk penggunaan karcis resmi, sehingga tidak masuk kategori parkir liar.
“Parkir umum pemerintah seharusnya tidak hanya di satu titik. Kalau ditetapkan oleh wali kota, maka itu parkir resmi. Di luar yang ditetapkan kepala daerah, ya tidak termasuk parkir resmi,” ujar Wali Kota Blitar, Selasa (24/2).
Namun, pengaturan parkir ini masih terkendala pada aspek peraturan, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Karena itu, pemerintah berharap DPRD Kota Blitar dapat segera menyetujui rancangan peraturan daerah (Perda) yang mengatur parkir, agar kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat.
Syauqul muhibbin menilai perda ini sangat penting bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk memastikan seluruh proses pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan. Tanpa payung hukum yang jelas, pemerintah berpotensi menghadapi persoalan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Kalau pemerintah bekerja tidak sesuai aturan, tentu akan repot juga. Karena itu, regulasi ini dibutuhkan agar tata kelola parkir dan pendapatan daerah bisa berjalan tertib,” pungkasnya.(*)
