KabarBaik.co, Malang – Pemprov Jatim menyiapkan bantuan anggaran hingga Rp 5 miliar untuk mendukung pengoperasian layanan feeder transportasi di Kota Malang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan angkutan kota dengan layanan TransJatim sehingga akses transportasi publik semakin luas.
Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jatim Ainur Rofiq mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan kepada Pemkot Malang melalui mekanisme buy the service. Namun, realisasinya masih menunggu penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Malang.
“Pemprov memberikan bantuan anggaran, kemudian digunakan Pemkot untuk merealisasikan feeder di Kota Malang. Skemanya sama seperti Trans Jatim, yaitu buy the service,” kata Ainur, Selasa (4/8).
Ia menjelaskan anggaran yang disiapkan diperkirakan berkisar Rp 3 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar. Besaran tersebut dinilai cukup untuk memulai layanan feeder tanpa membebani kemampuan fiskal Pemkot Malang pada tahun-tahun berikutnya.
“Yang penting Pemprov sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Nanti pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Pemkot agar program ini berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Ainur, pemerintah daerah diberikan keleluasaan menentukan pola operasional feeder. Armada yang digunakan tidak harus baru, tetapi juga dapat memanfaatkan angkutan kota yang selama ini sudah beroperasi.
Ia bahkan lebih mendorong penggunaan angkutan eksisting agar para pengemudi angkot tetap memperoleh ruang usaha. Kendaraan yang ada tinggal dilakukan penataan administrasi, penyesuaian trayek, serta peningkatan kelayakan armada sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain menyiapkan feeder, Dishub Jatim juga meminta Pemkot Malang segera menuntaskan penataan ulang trayek angkutan umum atau re-routing serta mempercepat pelaksanaan program angkutan pelajar yang telah direncanakan.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Dewanti Rumpoko menilai program feeder merupakan salah satu kebijakan transportasi yang manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memberikan dukungan agar pelaksanaannya berjalan lancar.
Menurut Dewanti, tantangan terbesar saat ini adalah membangun komunikasi dengan komunitas angkutan umum yang masih memiliki berbagai pandangan terhadap program tersebut. Oleh sebab itu, Pemkot Malang diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan para pelaku transportasi.
“Masih ada beberapa komunitas yang belum memiliki pemahaman yang sama. Karena itu komunikasi dan sosialisasi harus terus dilakukan agar program ini dapat diterima dan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dewanti menambahkan komunikasi dengan sejumlah perwakilan komunitas angkutan telah mulai dilakukan. Namun implementasi program masih menunggu kesiapan regulasi di tingkat Pemerintah Kota Malang agar penggunaan anggaran memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia optimistis apabila seluruh tahapan administrasi dan regulasi telah selesai, layanan feeder yang terintegrasi dengan TransJatim akan menjadi solusi transportasi publik yang murah, nyaman, dan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat Kota Malang. (*)
