KabarBaik.co, Malang – Rencana pengoperasian Koridor II Bus TransJatim rute Kepanjen-Terminal Hamid Rusdi menuai penolakan dari kalangan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Malang. Mereka meminta Pemprov Jatim menunda pengoperasian koridor baru hingga persoalan yang muncul pada Koridor I benar-benar terselesaikan.
Penolakan tersebut disampaikan Paguyuban Sopir Angkot Kota Malang saat melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Kamis (25/6) kemarin. Para sopir menilai kehadiran TransJatim telah berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan angkot yang telah lama melayani masyarakat.
Ketua Jalur Arjosari-Gadang (AG) Sonny Junaedi mengatakan para sopir tidak pernah menolak keberadaan transportasi massal. Namun, pemerintah diminta menghadirkan regulasi yang adil agar angkot tetap memiliki ruang untuk beroperasi dan memperoleh penghasilan.
“Rekan-rekan angkot merasa dengan adanya TransJatim di Kota Malang masih belum ada keseimbangan dengan para pelaku angkutan. Kami 100 persen dirugikan,” ujar Sonny, Jumat (26/6).
Menurut Sonny, persoalan pada Koridor I hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Karena itu, ia mempertanyakan rencana pembukaan Koridor II yang dinilai terlalu terburu-buru.
“Koridor satu saja regulasinya belum selesai, kok tiba-tiba sudah ada koridor dua. Itu kan lucu,” ungkap Sonny.
Sonny menjelaskan salah satu persoalan utama adalah banyaknya halte Trans Jatim yang dibangun berdekatan di sepanjang jalur angkot. Kondisi tersebut membuat fungsi angkot sebagai moda pengumpan (feeder) menjadi tidak berjalan karena penumpang bisa langsung mengakses bus di berbagai titik.
“Kalau haltenya berdekatan, malah TransJatim yang menguasai semuanya, bukan kita lagi yang beroperasi,” ujarnya.
Ia menilai solusi yang dibutuhkan bukan menambah layanan feeder, melainkan menata ulang jumlah dan lokasi halte agar angkot tetap memiliki peran sebagai penghubung penumpang menuju koridor utama.
“Bukan feeder-nya yang diperlebar, tapi jumlah haltenya dikurangi. Biar kami tetap menjadi penghubung di jalur masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, Sonny juga menilai kehadiran Trans Jatim semakin memperketat persaingan transportasi di Kota Malang yang saat ini juga diisi oleh kendaraan pribadi, ojek online, dan taksi online. Dengan kondisi tersebut, ia meminta pemerintah mengkaji kembali kebutuhan Koridor II.
Saat ini terdapat sekitar 17 trayek angkot yang masih aktif di Kota Malang dengan jumlah pengemudi diperkirakan mencapai 1.000 orang. Para sopir khawatir koridor baru akan semakin menekan pendapatan mereka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menegaskan bahwa rencana Koridor II masih dalam tahap pembahasan bersama Pemprov Jatim. Berbagai masukan dari paguyuban angkot akan menjadi bagian dari evaluasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Koridor ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna Trans Jatim. Kami juga melakukan evaluasi terhadap jalur-jalur angkot yang dilintasi agar tidak merugikan masyarakat yang masih membutuhkan layanan angkot,” jelas Widjaja.
Ia mengakui pada Koridor I memang terdapat beberapa trayek yang berhimpitan dengan jalur angkot. Namun, menurutnya persoalan tersebut terus dievaluasi dan telah mengalami perbaikan.
Terkait usulan pengurangan jumlah halte, Widjaja menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur. Pembahasan tersebut difokuskan pada perencanaan Koridor II agar jumlah halte tidak terlalu banyak sehingga angkot tetap dapat menjalankan fungsi sebagai feeder.
“Kami akan berdiskusi dengan Pemprov Jatim. Fokus kami adalah memastikan Koridor II tidak terlalu banyak halte sehingga angkot tetap bisa mengambil peran sebagai feeder,” tandasnya. (*)
