KabarBaik.co – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mendorong kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder di tingkat pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Hal itu diungkapkan Sekretaris BPJPH, Chuzaemi Abidin, saat menerima kunjungan DPRD Jawa Timur di kantornya belum lama ini. Kolaborasi berbagai sektor di pusat hingga daerah seperti kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dinas-dinas, lembaga sosial masyarakat, organisasi masyarakat, perbankan, dan swasta.
”Semuanya perlu diperkuat untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi para pelaku UMK,” tegas Chuzaemi seperti dilansir dari laman resmi Kemenag. Menurutnya, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan mengingat amanat Undang-undang sertifikasi halal bagi pelaku UMK dikenai tarif nol rupiah karena pembiayaannya ditanggung pemerintah.
Chuzaemi menyampaikan apresiasi atas kontribusi Jatim dalam pelaksanaan sertifikasi halal khususnya produk makanan dan minuman. Hingga saat ini, lebih dari 342.000 sertifikat halal telah diterbitkan untuk 760.392 produk. Adanya Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 yang diharapkan penganggaran fasilitasi sertifikasi halal dapat terwujud semakin banyak dan merata.
“Apalagi, kewajiban sertifikasi halal merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Jadi seluruh stakeholder harus mendukungnya, salah satunya melalui fasilitasi yang optimal dan merata,” tegas Chuzaemi.
Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah yang memimpin rombongan menyebutkan bahwa masih ada kendala terkait aturan pemangkasan pajak daerah yang signifikan. Meski demikian, ia berkomitmen untuk memperluas dukungan bagi para pelaku UMK yang menjadi tulang punggung ekonomi secara nasional, termasuk di Jatim. (*)
