KabarBaik.co — DPRD Gresik menggelar rapat bersama sebagai tindak lanjut sidak Komisi III di Perumahan The Oso Kedamean. Rapat dihadiri pimpinan DPRD, Komisi III dan II, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pihak Perumahan The Oso, serta sejumlah pihak lain, Selasa (16/9).
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menegaskan bahwa sidak yang dilakukan oleh komisi adalah bagian dari fungsi pengawasan.
“Saya sampaikan kepada Bu Debby (lawyer atau kuasa hukum Perumahan The Oso) ketika komisi III melakukan kunjungan, atau komisi lain, pertama itu menindaklanjuti aduan masyarakat, kedua manakala didalam forum sidak tersebut, ternyata dari komisi menanyakan hal-hal lain, saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa hal itu adalah bagian dari koridor pengawasan,” katanya.
Politisi muda PKB itu menambahkan, permasalahan di Gresik sering kali melibatkan lintas komisi. “Kalau misalnya Bu Debby bilang, ini bukannya komisi II, komisi III, tadi di awal sudah saya sampaikan di komisi I, II, III dan IV kita ada masalah yang saling bersinggungan satu sama lain. Sekolah misalnya, bangunannya bisa jadi domainnya komisi III kalau ada bersinggungan dengan drainase, bisa jadi urusan sama desa kalau itu bersinggungan dengan desa. Lah kita memang dibatasi dengan jumlah komisi, dan juga seringkali masalah di Gresik ini diurusi oleh lintas instansi. Jadi kita ini sudah clear. bahwa ada problem di Gresik itu yang dikerjakan lintas komisi. Lintas itu sudah biasa,” jelasnya.
Soal tudingan adanya permintaan rumah murah, Syahrul menegaskan tidak ada kaitannya dengan sidak. “Urusan sidak dengan urusan persoalan permintaan rumah itu tidak ada kaitannya. Misalnya ya sistem marketing gimana sih nawarin barang? Gimana bisa gak? Dan itu di luar, gak ada urusannya sama kita. Sidak ini menindaklanjuti aduan masyarakat. Ini kan semacam tercampur aduk, antara urusan sidak dan urusan ini. Kita fokus soal sidak kemarin hasilnya seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, memberikan penjelasan terkait isu permintaan rumah murah yang menyeret namanya. “Hari-hari ini yang menjadi persoalan utama di pemberitaan itu terkait dengan permintaan rumah. Awal cerita hari Kamis (11/9) itu, kami bukan menghubungi, ada anggota yang meminta Mbak Debby untuk bertemu dengan kami. Bukan kami yang menghubungi,” ujarnya.
Hamdi melanjutkan, pertemuan itu berlangsung santai. “Nah pengin ketemu dengan kami, akhirnya saya temui di tempatnya Pak Sulis (Sulisno Irbansyah, Ketua Komisi III DPRD Gresik), di Fraksi PDIP. Saya dengan Mbak Debby kan kenal baik dan kita cerita-cerita biasa kan gitu kan. Terus muncul ada persoalan kayak rumah itu, sampai harganya berapa. Karena kita sudah baik, kenal, saya tanya harganya berapa? 370-an (juta, Red). Saya dengan Pak Sulis. Ukurannya berapa? 6×12, 5×12. Larang e semunu. Kalau bapak gapapa lah 300. Karena kita itu sudah kenal, diskusi, biasa gitu aja. Nggak ada apa-apa,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembicaraan soal dua rumah hanyalah guyonan. “Dah habis itu, ngene iki kapan loro (dua) karo Pak Sulis yo 200 (juta, Red). Itu kita guyon-guyon aja. Nah kita datang di hari Jumat di sana itu gak tau kalau seperti itu. Ada di media kemudian minta harga murah, harga 200, akhirnya ramai. Tidak seperti itu pak. Apalagi bilang mem-backup, nggak ada seperti itu,” ungkapnya.
Dari pihak pengembang, Owner Perumahan The Oso, Fatir, mengaku timnya merasa tertekan saat sidak. “Hari Kamis saya lihat lewat WA bahwa hari Jumat ada sidak. Terus kemudian, pagi itu saya dividiokan sama temen-temen itu tim saya yang ada di lapangan, pak dewan datang sebegitu banyak, nah psikologis tim saya ini akhirnya kekhawatiran. Merasa terancam dan sebagainya. Jadi pada saat itu saya perjalanan dari Surabaya ke Gresik dalam kondisi banter, terus tiba-tiba sidak selesai. Nah artinya tim saya kemarin itu juga merasa terintimidasi, tertekan, diancam juga dicabut perizinan,” jelasnya.
Pernyataan ini langsung ditanggapi Syahrul. “Kalau diancam dicabut, itu gak perlu diancam. Ketika kita berinvestasi, ada gejolak di masyarakat, ada konflik sosial, itu akan tercabut dengan sendirinya,” ucapnya.
Terkait pernyataan Hamdi, Fatir menilai tidak ada masalah berarti. “Kita kenal baik dengan Pak Hamdi, mungkin beliau ini hanya negosiasi. Soal rumah toh belum terjadi transaksi. Artinya pak dewan sampai mau beli rumah di The Oso berarti kan perizinan kita aman,” katanya.
Namun, kuasa hukum The Oso, Debby Puspita Sari, menampik penjelasan Hamdi. “Pak Hamdi bilang tadi kan ngomong saya didatangi, tapi mohon maaf saya disuruh datang ke kantornya beliau,” ujarnya. Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, “Nanti ketemu di Fraksi PDIP ya? Lalu saya jawab siap pak.”
Debby juga mengoreksi soal harga. “Harganya bukan 370 seperti yang dikatakan Pak Hamdi tapi 395 dengan biaya-biaya jadi 400,” bebernya. Ia juga menegaskan bahwa dengan rumah murah tersebut ada backup penuh dan gak dibikin ramai. “Itu yang disampaikan, saya berani sumpah demi Allah saya ngomong ya. Beliau ngomong gitu. Hanya ada saya, Pak Sulis dan Pak Hamdi,” tegasnya.
Untuk mengakhiri polemik agar tidak semakin berkembang liar, rapat bersama itu menghasilkan kesepakatan bahwa isu rumah murah hanyalah bentuk kesalahpahaman. Pihak DPRD dan Perumahan The Oso sepakat menganggap persoalan tersebut sebatas bentuk tawar-menawar rumah yang lumrah terjadi dan tidak ada kaitannya dengan sidak. Owner Perumahan The Oso, Fatir, kembali menegaskan bahwa itu adalah bentuk kesalah-pahaman. Kedua belah pihak juga sepakat tidak akan saling menuntut.(*)
