KabarBaik.co – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan Mohammad Munif melayangkan kritikan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan. Penyebabnya karena ditemukan banyak pekerjaan proyek Pemkot Pasuruan yang tidak memenuhi kualitas yang tidak memenuhi syarat.
Munif meminta Pemkot Pasuruan melakukan evaluasi terhadap pelaksana proyek. Mekanisme dalam penentuan pemenang lelang proyek milik pemkot perlu ditingkatkan. “Lelang pekerjaan proyek Pemerintah Kota Pasuruan perlu dievaluasi. Buktinya pemenang melakukan kerjaan tidak sesuai,” tegas Munif, Jumat (10/1).
Selain itu, Munif menilai perlunya memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. “Pengusaha lokal selama ini kurang diberikan kesempatan maju. Biar mereka menunjukkan kualitas dan kemampuan bersaing dengan pengusaha luar,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menyebut Pemkot Pasuruan perlu melakukan pembatasan skala lelang. Dengan demikian, tidak semua perusahaan luar kota bisa mengakses dan berpartisipasi dalam lelang proyek fisik di Kota Pasuruan.
“Kami mendesak untuk dikaji ulang kriteria lelang agar lebih sesuai dengan kapasitas pengusaha lokal, sehingga mereka dapat bersaing secara adil,” harap Munif.
Menurut Munif, pemkot juga harus memberikan panduan atau pelatihan, sehingga pengusaha lokal menjadi percaya diri dan mampu bersaing dengan perusahaan luar kota. ”Dengan begitu prinsip transparansi dalam lelang proyek fisik jauh dari praktik-praktik pengondisian,” tutupnya. (*)
