KabarBaik.co Nganjuk – DPRD Nganjuk menggelar rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono dihadiri Wakil Ketua I, Ulum Basthomi Wakil Ketua III Endah Sri Murtini, seluruh anggota DPRD, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD. Selasa (3/3)
Agenda utama meliputi laporan Badan Musyawarah (Banmus) tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Tahun 2027, pengesahan Rancangan Keputusan (Rantus) DPRD, serta jawaban Bupati atas pandangan umum (PU) fraksi fraksi terhadap Raperda.
“Rapat hari ini bukan hanya untuk mendengarkan jawaban bupati, tetapi lebih dari itu adalah bentuk komitmen kita bersama untuk membangun Nganjuk yang lebih baik. Setiap poin yang kita bahas hari ini memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Tatit.
Beberapa isu kunci yang menjadi fokus pembahasan antara lain penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan aset daerah, hingga penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru.
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dalam pemaparannya menjelaskan kinerja beberapa BUMD seperti PDAM yang mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp3,9 miliar tahun lalu, BPR Anjuk Ladang dengan keuntungan Rp1,470 miliar yang telah menyetor 55 persen deviden, serta kondisi PDAU yang masih mengalami kerugian sekitar Rp128 juta.
“Kita melihat potensi besar dari BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah, namun juga menyadari tantangan yang ada. Untuk itu, DPRD akan terus melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan masukan konstruktif agar manajemen BUMD semakin profesional,” tegas Mas Tatit sapaan akrab Ketua DPRD Nganjuk ini.
Pembahasan juga fokus pada Perda Nomor 23 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola aset daerah berkelanjutan.
Bupati menjelaskan kebijakan sewa aset daerah yang tidak melebihi lima tahun sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan kekayaan daerah.
“Peraturan tentang pengelolaan aset daerah harus dibuat dengan cermat agar tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin kelangsungan bagi generasi mendatang. Kita tidak bisa mengambil keputusan sembarangan karena ini adalah milik seluruh rakyat Nganjuk,” tandas Mas Tatit
Terkait penyusunan RTRW baru yang akan menggantikan versi lama, Mas Tatit menekankan pentingnya memperhatikan berbagai aspek strategis.
“RTRW harus menjadi peta jalan pembangunan yang adaptif dengan perkembangan zaman, termasuk adanya jalan tol dan perhatian pada lingkungan hidup serta mitigasi bencana. DPRD akan memastikan bahwa proses penyusunan dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait,” jelasnya
DPRD juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan perizinan nol rupiah yang diterapkan Pemda, dengan catatan pembangunan harus memberdayakan ekonomi lokal.
“Kebijakan perizinan nol rupiah adalah langkah tepat untuk menarik investasi, namun kita harus memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, kita dorong agar setiap proyek pembangunan melibatkan pelaku usaha dan sumber daya dari Nganjuk,” tambahnya.
Selain isu ekonomi dan tata ruang, rapat juga membahas pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Rapat ditutup dengan pengesahan dan penetapan Rantus DPRD, termasuk pembentukan empat Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas rancangan peraturan daerah terkait berbagai sektor strategis.
Penjadwalan pembahasan Raperda serta agenda pengawasan juga akan diatur lebih terstruktur agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga seluruh program dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami menyambut baik berbagai masukan fraksi. Semua akan menjadi bahan penyempurnaan agar Raperda yang disetujui nantinya benar-benar aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati Marhaen Djumadi yang mengikuti langsung paripurna bersama sejumlah kepala OPD. (*)
