KabarBaik.co – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih menegaskan agar peristiwa meninggalnya seorang bayi akibat terlambatnya penanganan medis tidak kembali terulang. Ia menyesalkan kasus tragis tersebut yang diduga dipicu oleh lambannya pelayanan sebuah klinik karena persoalan administrasi.
“Nyawa manusia tidak seharusnya dipertaruhkan hanya karena urusan birokrasi. Jangan sampai ada lagi korban meninggal karena terlambatnya penanganan medis akibat administrasi. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Nasih dengan nada sedih saat memimpin hearing bersama sejumlah pihak terkait, Kamis (28/8).
Abdilah menambahkan program Universal Health Coverage (UHC) seharusnya menjadi jaminan kemudahan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat. Namun kenyataannya, masih ada hambatan di lapangan yang justru merugikan pasien.
“Kalau memang sudah UHC, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang dipersulit saat membutuhkan pelayanan. Terlebih dalam kondisi darurat, penanganan medis harus segera dilakukan tanpa menunggu proses administrasi yang rumit,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso juga mengungkapkan keprihatinannya. Ia menilai, kasus serupa bukan pertama kali terjadi, bahkan pernah dialami anak salah satu rekannya sesama dewan.
Menurut Bangun, hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pelayanan kesehatan di Sidoarjo yang perlu segera dibenahi.
“Sangat disayangkan, padahal Sidoarjo sudah UHC. Seharusnya masyarakat mendapatkan kepastian layanan tanpa terkendala lagi,” ucapnya.
Bangun pun mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik. Evaluasi itu, menurutnya, penting agar pelayanan benar-benar berpihak kepada pasien, terutama dalam kondisi gawat darurat.
Di sisi lain, Siti Nur Aini, ibu dari bayi bernama Hanania yang meninggal dunia, menceritakan kronologi sejak anaknya mengalami demam pada akhir Mei lalu. Pada kunjungan pertama ke Klinik Siaga Medika, Hanania hanya diberi obat jalan. Namun dua hari kemudian, demam anaknya kembali tinggi sehingga keluarga membawanya lagi ke klinik yang sama.
“Niat kami waktu itu mau pakai Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi pihak klinik menolak. Akhirnya kami terpaksa pakai biaya sendiri untuk rawat inap. Lima hari dirawat, kondisi anak saya tidak membaik, bahkan tangan bekas infus sampai melepuh,” ungkap Aini dengan suara tersedak menahan tangis saat hearing di gedung DPRD Sidoarjo.
Ia menambahkan pada dini hari di hari kelima perawatan, kondisi Hanania semakin memburuk. “Anak saya kejang-kejang hebat, panasnya tinggi sekali. Kami minta segera dirujuk ke rumah sakit umum, tapi prosesnya lama karena masalah administrasi. Padahal saat itu kondisinya sudah kritis,” tuturnya penuh kesedihan.
Dokter jaga Klinik Siaga Medika, Nina Silvia, membenarkan pihaknya akhirnya memutuskan untuk merujuk pasien ke RSUD Notopuro.
“Melihat kondisi pasien, kami sarankan segera dirujuk. Keluarga juga setuju meski biaya administrasi Rp 3.020.000 belum dibayar, dengan janji akan dilunasi setelah pasien dirawat,” jelasnya.
Menurut dr. Nina, proses rujukan dilakukan setelah ada konfirmasi dari rumah sakit.
“Pasien kami berangkatkan ke RSUD Notopuro sekitar pukul 09.30 WIB setelah mendapat kepastian penerimaan dari pihak rumah sakit,” terangnya. (*)
