KabarBaik.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menghadapi tantangan besar akibat efisiensi atau pemangkasan anggaran lebih dari Rp 900 miliar pada lembaga tersebut.
Salah satu dampaknya adalah penarikan kendaraan operasional yang selama ini digunakan jajaran Bawaslu Kabupaten Blitar, yang dijadwalkan pada (19/2).
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memiliki tujuh unit kendaraan dunas, yang terdiri dari lima kendarauan untuk pimpinan, satu untuk kepala sekretariat, dan satu untuk Sentra Gakkumdu.
Dari jumlah tersebut, enam kendaraan dibiayai melalui APBN, sementara satu kendaraan untuk Sentra Gakkumdu dibiayai dari APBD.
“Dengan berakhirnya tahapan Pemilu pada Januari 2025, masa sewa kendaraan Sentra Gakkumdu tidak diperpanjang,” kata Ida, Kamis (13/2).
Menurutnya, awalnya enam kendaraan lainnya direncanakan tetap digunakan hingga Desember 2025, sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan oleh Bawaslu RI. Namun, pemangkasan anggaran menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut harus ditarik lebih cepat.
“Anggaran kami dipangkas cukup besar, sehingga semua kendaraan yang ada harus dikembalikan,” ujarnya.
Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan bahwa tugas pengawasan tetap akan berjalan, termasuk verifikasi daftar pemilih dan evaluasi hasil pengawasan Pilkada
Namun, mulai Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Blitar tidak lagi bisa menggunakan dana hibah dari APBD dan hanya mengandalkan anggaran dari APBN, yang jumlahnya semakin terbatas.
“Kalau dulu pagu anggaran cukup untuk operasional kantor, sekarang berkurang sangat banyak. Kami harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini,” tutur Ida. (*)
