KabarBaik.co, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo melaksanakan masa reses di Balai RW 2 Ketintang Baru, Kecamatan Gayungan, Senin (25/5). Dalam pertemuan tersebut, Agoeng menegaskan memiliki cara kerja yang berbeda dibandingkan rekan sejawatnya dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Agoeng menjelaskan prinsip utamanya adalah menyelesaikan masalah warga saat itu juga di ruang forum, bukan sekadar mencatat janji tanpa kepastian.
“Kenapa saya harus selesaikan di forum? Istilahnya, jangan sampai ada utang janji atau jeda waktu. Kalau kita tidak diskusi dan tindak lanjut langsung, kesannya kita hanya bicara saja tapi tidak ada hasil. Gaya reses seperti ini sudah saya terapkan sejak periode pertama, dan sampai sekarang tetap saya jalankan,” ujar Agoeng.
Menurut politisi yang sudah menjabat dua periode ini, langkah yang diambil adalah langsung menghubungi pihak terkait mulai dari kepala dinas, camat, hingga lurah di hadapan warga. Ia menekankan pentingnya para anggota dewan mengenal seluruh pimpinan dinas di lingkungan Pemkot Surabaya, bukan hanya di tingkat bawah, agar solusi bisa didapatkan dengan cepat.
“Urusan PJU misalnya, saya telepon langsung pihak terkait di sini. Mereka yang berjanji, mereka yang harus bertanggung jawab menepatinya. Begitu juga dengan lurah atau camat, mereka yang memegang program di lapangan, jadi harus jelas kapan dan bagaimana penyelesaiannya,” tambahnya.
Pada reses kali ini, sejumlah usulan dan keluhan warga disampaikan, mulai dari penggantian lampu PJU berwarna kuning menjadi lampu LED, pengaturan lalu lintas di kawasan padat arusnya, hingga kebutuhan fasilitas olahraga berupa matras bagi atlet warga bernama Dojo yang sudah berprestasi di tingkat nasional.
Untuk masalah PJU yang sudah tertunda lebih dari tiga minggu, Agoeng langsung memanggil Kepala Bidang terkait dengan telepon langsung. Ia pun memberikan tenggat waktu tegas.
“Saya katakan kepada mereka, jika dalam minggu ini belum ada perubahan, warga boleh langsung menghubungi saya. Itu adalah janji resmi mereka kepada masyarakat,” tegasnya.
Terkait masalah lalu lintas padat yang tidak jauh dari kediaman Wali Kota Surabaya, Agoeng beralasan, seringkali kepala dinas tidak mengetahui titik rawan kemacetan secara detail. Melalui pertemuan langsung seperti ini, informasi sampai ke pimpinan dan solusi bisa disiapkan.
Sementara untuk kebutuhan fasilitas olahraga, Agoeng mengingatkan dinas terkait agar memperhatikan atlet berprestasi. “Kalau tidak ada sarana latihan, bagaimana atlet bisa berkembang? Dinas yang punya anggaran harus tanggung jawab menyediakannya,” kata dia.
Keunggulan gaya kerja Agoeng juga terlihat dari transparansi. Ia memastikan setiap masalah diketahui asal muasal penanganannya, apakah oleh Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, atau instansi lain, sehingga tidak ada sekat atau ketidakjelasan bagi warga.
Bahkan, untuk masalah yang butuh penanganan khusus atau tidak masuk anggaran, Agoeng mengaku siap membantu secara pribadi. Ia juga memberikan nomor telepon pribadinya kepada para Ketua RT agar warga bisa menghubungi langsung jika ada janji yang tidak ditepati atau masalah yang belum selesai. Hal yang jarang dilakukan oleh anggota dewan lainnya.
“Saya tidak perlu gaya berlebihan, yang penting setelah kita keluar dari ruangan ini, masalah warga sudah ada jalannya penyelesaian. Kalau tidak ada di anggaran, saya bantu sendiri. Saya kawal sampai tuntas,” tegasnya.
Warga setempat, Kitri dari RT 1 RW 2 Ketintang Baru, mengaku sangat puas dengan cara kerja Agoeng. Menurutnya, selama ini reses biasanya hanya sebatas mendengar keluhan, mencatat, dan berjanji akan diteruskan ke dinas terkait tanpa kepastian waktu. Namun kali ini berbeda.
“Alhamdulillah, sangat memuaskan. Apa yang kami usulkan langsung ditindaklanjuti, langsung diteleponkan ke dinas terkait detik itu juga. Tidak perlu menunggu hari atau jam. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ini jauh lebih jelas ada realisasinya. Kami sangat berterima kasih,” ungkap Kitri dengan gembira.
Bagi warga Ketintang Baru, kehadiran Agoeng Prasodjo membawa angin segar. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diselesaikan dengan cepat, terbuka, dan bertanggung jawab. (*)
