KabarBaik.co – Puluhan anggota Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sidoarjo, Kamis (30/1). Mereka menuntut agar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare yang terletak di kawasan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, tidak diperpanjang.
Aksi ini dipicu oleh penguasaan lahan di atas laut oleh sejumlah korporasi yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya nelayan setempat.
Dengan membawa poster bertuliskan ‘Basmi Mafia Tanah/Laut di Sidoarjo,’ ‘Kembalikan Tanah Kami,’ dan ‘Usut Tuntas Para Mafia Korporasi Atas Pencaplokan Tanah Kami,’ para demonstran mendesak BPN Sidoarjo untuk tidak memperpanjang HGB tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nanang Romi, mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah untuk menjaga hak-hak masyarakat Sidoarjo, terutama nelayan, yang akan semakin terpinggirkan jika lahan tersebut terus dikuasai oleh korporasi.
“Kedatangan kami ke BPN Sidoarjo meminta bahwa sertifikat HGB seluas 656 hektare di Segoro Tambak Sedati tidak diperpanjang,” tegas Romi di depan Kantor BPN Sidoarjo.
Romi menyatakan bahwa mereka merasa sangat dirugikan dengan penguasaan lahan yang telah merugikan masyarakat Sidoarjo, khususnya para nelayan yang mengandalkan akses ke laut.
Isu mengenai HGB di Segoro Tambak Sedati telah menjadi sorotan setelah banyaknya laporan yang mengungkapkan bahwa lahan tersebut dikuasai oleh beberapa korporasi besar. Romi menilai hal ini sangat tidak adil bagi masyarakat yang seharusnya memiliki hak untuk mengakses perairan bebas demi kelangsungan hidup mereka.
“Kami meminta BPN untuk tidak memperpanjang atau menyetujui perpanjangan HGB di wilayah tersebut. Jika HGB diperpanjang, nelayan akan semakin terpinggirkan, dan akses mereka ke laut akan terganggu,” ujarnya.
Romi juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal keputusan terkait status lahan tersebut. Mereka ingin memastikan bahwa wilayah perairan yang seharusnya bebas diakses oleh masyarakat Sidoarjo, khususnya nelayan, tidak jatuh ke tangan korporasi besar.
“Kami akan terus mengawal keputusan terkait status lahan tersebut. Masyarakat tidak ingin wilayah perairan yang seharusnya bebas diakses justru jatuh ke tangan perusahaan besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Romi menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo secara keseluruhan. Ia mengatakan bahwa jika korporasi terus menguasai wilayah tersebut, masyarakat akan semakin dirugikan.
“Kami sebagai masyarakat Sidoarjo merasa dirugikan. Nelayan kita akan kehilangan haknya jika korporasi menguasai wilayah tersebut. Maka dari itu, kami meminta komitmen dari BPN agar tidak memperpanjang HGB tersebut,” imbuhnya.
Para demonstran berharap BPN dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat Sidoarjo, khususnya nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya di laut. Mereka juga meminta agar kebijakan terkait lahan tersebut tidak merugikan masyarakat yang telah lama tinggal dan bekerja di sekitar kawasan tersebut. (*)
