KabarBaik.co – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Trenggalek mendatangi kantor DPRD setempat Senin (15/7). Kedatangan para aktivis itu untuk mengadukan dugaan ketidaktransparanan dalam proses penerimaan mahasiswa baru (maba) Polkesma Kampus V Trenggalek.
Ketua Cabang GMNI Trenggalek, Mochamad Sodiq Fauzi, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dalam proses seleksi. Seperti adanya peserta yang lolos dari jurusan multimedia, padahal persyaratannya adalah SMK Kesehatan.
“Sementara itu juga ada peserta dari latar belakang serupa tidak lolos seleksi di tahap tes kesehatan, meskipun telah lolos tes administrasi dan membayar uang pendaftaran,” ujar Sodiq Fauzi.
Sodiq menyebut, kejanggalan juga muncul dengan adanya aduan intimidasi dari panitia terhadap peserta seleksi yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi.
“Intimidasi yang diadukan ke kami itu membuat peserta sampai menangis. Intinya dibilang kamu tidak bakal lolos, karena bukan dari sekolah kesehatan. Namun yang kita bersama pertanyakan, kenapa di tahap administrasi bisa lolos dan pendaftar itu audah membayarkan sejumlah uang untuk administrasi pendaftaran,” sambungnya.
Sodiq dan rombongannya telah melakukan audiensi dengan DPRD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Trenggalek. Namun belum menemukan titik temu. Pihak Dinkes menyatakan tidak memiliki wewenang atas Polkesma Kampus V, yang merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Kesehatan.
Oleh karena itu, GMNI Trenggalek berencana untuk menggelar aksi turun jalan ke kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses penerimaan maba tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menyatakan bahwa wewenang atas Polkesma Kampus V berada di ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di Kabupaten Trenggalek.
Oleh karena itu, beliau menyarankan aktivis GMNI untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak Polkesma Kampus V.
“Itu kan kewenangan ada di pusat ya, bukan di sini (Kabupaten Trenggalek). GMNI-kan juga punya banyak anggota, maka dari itu kami hanya bisa menyarankan untuk klarifikasi saja di tempat yang dimaksud,” tutupnya. (*)
