KabarBaik.co, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan pada 2026, menyusul prediksi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal, bahkan mulai akhir April.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi dipandang sebagai siklus tahunan biasa. Ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat sebelum dampak kekeringan dirasakan masyarakat.
“Jangan tunggu masyarakat kesulitan air baru kita bergerak. Semua harus siap dari sekarang,” ujar Yani dalam rapat di lingkungan Pemkab Gresik, baru-baru ini.
Berdasarkan data pemerintah daerah, sedikitnya enam kecamatan berpotensi terdampak pada fase awal kemarau. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat hingga 12 kecamatan saat puncak musim kering pada Juli hingga September.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk distribusi air bersih ke wilayah rawan.
Sejumlah sarana disiagakan, mulai dari lima unit truk tangki, puluhan tandon air, hingga ratusan jerigen. Namun, keterbatasan armada menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Kita harus bekerja berbasis data, tepat sasaran, dan cepat,” kata Yani.
Ia juga menekankan bahwa penanganan tidak bisa hanya mengandalkan dropping air. Pemanfaatan sumber air alternatif serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta, dinilai menjadi bagian penting dari strategi penanganan.
Selain itu, Yani mendorong kesiapsiagaan hingga tingkat rumah tangga. Ia mengimbau masyarakat menyiapkan cadangan air secara mandiri sebagai langkah antisipasi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Gresik, Sukardi, menyebut pemetaan wilayah rawan telah dilakukan sebagai dasar distribusi bantuan air bersih.
Menurut dia, distribusi akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Namun, dukungan operasional seperti bahan bakar menjadi perhatian karena distribusi diperkirakan berlangsung rutin selama musim kemarau.
Pemkab Gresik juga mulai menggeser pendekatan dari penanganan darurat menuju pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan, termasuk untuk mendukung sektor pertanian.
Dengan potensi kemarau yang lebih panjang dan meluas, tahun 2026 menjadi ujian kesiapan daerah dalam menghadapi krisis air. Pemerintah pun menegaskan tidak ada ruang untuk keterlambatan dalam penanganan.(*)
