KabarBaik.co, Banyuwangi – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Banyuwangi mengimbau masyarakat lebih teliti memilih biro perjalanan umrah dan haji agar tidak menjadi korban travel ilegal maupun penipuan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenhaj Banyuwangi, Imam Mustakim mengatakan, saat ini hanya ada sembilan travel resmi di Banyuwangi yang telah mengantongi izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Untuk penyelenggara pemberangkatan haji khusus dan umrah itu ada sembilan travel resmi. Yang nggak resmi, banyak ternyata,” kata Imam Mustakim usai menghadiri konferensi pers ungkap kasus umrah fiktif di Mapolresta Banyuwangi, Selasa (19/5).
Menurut Imam, pemerintah terus melakukan pembinaan kepada masyarakat maupun penyelenggara perjalanan ibadah untuk mencegah praktik travel ilegal yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Ia menjelaskan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi biro perjalanan agar bisa terdaftar resmi sebagai PPIU. Di antaranya berbadan hukum PT, memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dan telah beroperasi minimal dua tahun.
“Kalau sudah mencukupi persyaratan, bisa mengusulkan menjadi PPIU,” ujarnya.
Imam mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran haji maupun umrah murah. Warga diminta memastikan legalitas travel sebelum melakukan pembayaran.
“Cara paling mudahnya, masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah atau membuka aplikasi Satu Haji. Di aplikasi tersebut lengkap, bisa dicek travel itu resmi atau tidak,” tambahnya.
Sebelumnya, Polresta Banyuwangi mengungkap kasus travel umrah ilegal yang dijalankan PT Sahabat Zivana Haramain. Dalam kasus tersebut, dua perempuan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara ini terdapat 11 korban yang gagal berangkat umrah meski telah membayar lunas. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 400 hingga Rp 500 juta dan jumlah korban masih berpotensi bertambah.
