KabarBaik.co, Surabaya – Kenaikan harga bahan baku plastik di pasar global mulai menekan struktur biaya hidup masyarakat sekaligus membebani pelaku industri di Indonesia. Dampaknya dirasakan luas, dari produsen makanan hingga pedagang kecil yang bergantung pada kemasan plastik dalam aktivitas usahanya.
Peneliti Pusat Kajian Sosioekonomi Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rumayya Batubara, menilai plastik kini telah bertransformasi menjadi komoditas strategis yang sensitivitasnya hampir setara dengan bahan bakar minyak (BBM) dalam memicu inflasi.
Menurutnya, penggunaan plastik yang masif di berbagai sektor membuat gejolak harganya cepat merambat ke banyak lini ekonomi, terutama industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B), di mana kemasan menjadi salah satu komponen biaya terbesar.
“Dalam industri F&B, biaya kemasan bahkan bisa melampaui isi produknya, mencapai hingga 50 persen dari total biaya produksi,” ujarnya, Kamis (16/4).
Lonjakan harga plastik ini tidak lepas dari dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok. Pembatasan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, ditambah fluktuasi harga minyak mentah dunia, semakin memperparah tekanan pada harga bahan baku berbasis petrokimia.
Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi. Sekitar 60 persen kebutuhan nasional dipenuhi dari luar negeri, sehingga setiap gejolak harga global langsung berdampak ke pasar domestik.
Rumayya menyebut kondisi ini sebagai “hantaman ganda” bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain menghadapi kenaikan harga bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperbesar beban biaya produksi.
“Ada dua tekanan besar, yakni kenaikan harga bahan baku berbasis minyak dan pelemahan kurs. Keduanya mendorong lonjakan biaya produksi secara signifikan,” jelasnya.
Untuk meredam dampak jangka pendek, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan fiskal, seperti penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) atau pemberian keringanan bea impor bagi industri terdampak.
Selain itu, pelaku industri juga didorong untuk melakukan diversifikasi sumber impor, termasuk menjajaki negara dengan basis produksi alternatif seperti China, yang sebagian industri petrokimianya menggunakan batubara sebagai bahan baku.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri kemasan nasional. Rumayya menilai masih terjadi ironi ketika Indonesia berupaya mencapai swasembada pangan, namun tetap bergantung pada impor untuk kebutuhan kemasan.
Ia menekankan pentingnya pengembangan bioplastik berbasis sumber daya lokal. Limbah pangan seperti kulit udang, sisa ikan, hingga kulit singkong dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku alternatif yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
“Ini saatnya kita berpikir ulang. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bioplastik sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu pelaku usaha kecil, ia mendorong optimalisasi peran koperasi sebagai penyangga harga. Melalui skema pembelian kolektif (collective buying), koperasi dinilai mampu menekan biaya distribusi dan menjaga harga tetap stabil.
Di sisi konsumsi, perubahan pola belanja masyarakat juga dinilai penting, dari penggunaan kemasan kecil sekali pakai menuju pembelian dalam jumlah lebih besar yang dapat digunakan ulang.
“Peran koperasi perlu diperkuat sebagai buffer. Skema pembelian kolektif bisa menjadi solusi agar harga tetap terjangkau dan tekanan terhadap masyarakat tidak semakin besar,” pungkasnya.
