KabarBaik.co – Sejumlah elemen mahasiswa di Sidoarjo kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi demontrasi di depan kantor DPRD Sidoarjo untuk memprotes RUU Pilkada yang rencananya bakal disahkan menjadi UU oleh DPR RI dan dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 60/PUU-XXII/2024.
Dari pantauan di lapangan, massa aksi tiba di depan gedung DPRD Sidoarjo sekitar pukul 13.00 WIB setelah sebelumnya melakukan long march dari GOR Sidoarjo.
Sejumlah elemen mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Pemuda Sidoarjo melakukan orasi dan menyampaikan tuntutannya. Aksi yang awalnya berlangsung kondusif ini sempat memanas. Ada aksi dorong mendorong yang melibatkan pengunjuk rasa dan aparat keamanan.
Masa meminta agar gerbang gedung dibuka untuk mereka, namun pihak keamanan menghalangi. Meski demikian, massa yang terdiri dari PMII Sidoarjo, Gusdurian, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila, Pemuda Katolik dan IPNU IPPNU itu berhasil memasuki area dan bertemu dengan perwakilan DPRD Sidoarjo.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ananto Ikhlil Bachtiar, mengutarakan bahwa kedatangannya kali ini ingin mendapatkan komitmen dari anggota dewan.
“Ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Sidoarjo untuk menyambut aspirasi kami dengan baik,” ucapnya di lokasi, Jumat, (23/8).
Ananto memaparkan beberapa poin tuntutan mereka: pertama, mengecam DPR RI yang dianggap menghianati dan menciderai konstitusi; kedua, meminta pemerintah untuk menolak dan menghentikan RUU Pilkada.
Kemudian ketiga, meminta para ketua partai politik dan elit untuk mengutamakan kepentingan bangsa daripada pribadi; keempat, meminta Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengawal demokrasi; dan kelima, mendorong DPRD Sidoarjo untuk mengawal tuntutan mereka.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Ananto menyatakan bahwa pihaknya berencana melakukan aksi demonstrasi lagi. “Kami akan membawa massa yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, mengapresiasi aksi para mahasiswa.
“Kami akan mengawal dan menindaklanjuti ini untuk kami sampaikan ke pimpinan DPR RI,” jelasnya.
“Kami sepakat dengan gerakan mahasiswa terkait RUU Pilkada dan setuju agar RUU tersebut tidak menciderai demokrasi,” tutupnya. (*)
