KabarBaik.co – Ratusan warga dari Kecamatan Dongko dan Kecamatan Munjungan mendatangi Kantor DPRD Trenggalek, Senin (18/11). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut perbaikan jalan rusak sepanjang 3 kilometer di kawasan Hutan Plumpit yang menghubungkan Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, dengan Desa Pandean, Kecamatan Dongko.
Tak hanya warga umum, aksi ini juga diikuti sekitar 20 pedagang sayur keliling yang membawa sepeda motor lengkap dengan gerobaknya. Gerobak-gerobak tersebut dihiasi berbagai tulisan bernada kritik terhadap lambannya perbaikan jalan oleh pemerintah.
Namun, aksi protes ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Para peserta memilih untuk langsung bertemu anggota DPRD Trenggalek dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tanpa melakukan orasi di depan gedung DPRD.
Salah satu perwakilan warga, Mei Wahyudin, menyebutkan bahwa kondisi jalan yang rusak tersebut sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, warga sering mengadakan kerja bakti untuk menambal jalan secara swadaya.
“Kami sudah berkali-kali melakukan kerja bakti untuk menambal jalan itu. Dananya dikumpulkan dari para pedagang sayur, petani, dan masyarakat yang sering melintas,” kata Mei.
Menurutnya, jalan tersebut adalah jalur vital bagi warga di kedua kecamatan untuk beraktivitas, termasuk berdagang dan bertani.
“Setiap subuh, lebih dari 20 tukang sayur melewati jalan itu untuk berdagang ke pasar. Belum lagi para petani dan masyarakat umum yang beraktivitas sepanjang hari. Kondisi jalan yang rusak sangat menyulitkan,” tambahnya.
Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya rehabilitasi di jalur tersebut, termasuk membangun jembatan di sisi Desa Masaran. Namun, kerusakan terparah sepanjang 3 kilometer di kawasan Hutan Plumpit hingga kini belum tersentuh perbaikan.
“Kondisi ini membuat waktu tempuh jadi dua kali lipat lebih lama, dan sering terjadi kecelakaan. Padahal, jalur ini sangat penting bagi kami,” jelas Mei.
Dalam pertemuan dengan warga, pemerintah menyatakan akan menganggarkan Rp 500 juta untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun, Mei menyebut anggaran tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh kerusakan.
“Kalau hanya dicicil, bagian yang sudah diperbaiki akan rusak lagi sebelum semua selesai. Harapan kami, pemerintah memperbaiki total 3 kilometer itu, bukan setengah-setengah,” tegasnya. (*)
