OLEH: A. NUR AMINUDDIN*)
DI SEBUAH desa, jalan desa yang sudah lama dinantikan warga, siap dibangun. Anggarannya ada, tukangnya siap, alat berat sudah parkir. Tapi, tiba-tiba proyek itu berhenti sebelum dimulai. Seseorang mengklaim, “Itu tanah saya!” Warga lain membalas, “Bukan, ini tanah desa!”
Di kabupaten lain, cerita serupa muncul dengan wujud berbeda. Pemerintah daerah berencana membangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Anggarannya ada, teknologinya sudah disiapkan, dan tanahnya jelas milik pemda. Tempat itu sebenarnya bukan hanya tumpukan sampah, tapi pusat pengelolaan yang akan mengubah sebagian sampah jadi kompos dan energi.
Tapi, belum sempat groundbreaking, warga menolak keras. Mereka khawatir bau. Mereka takut kampungnya disebut kampung sampah. Mereka merasa ditinggalkan dari awal. Tidak ada penjelasan, tidak ada sosialisasi, tidak ada dokumen yang mereka bisa baca.
Akhirnya, pembangunan itu terbengkalai. Anggaran tidak terserap. Kota tetap bergulat dengan sampah, warga tetap mengeluh tiap kali sungai mampet. Padahal, kalau dari awal informasi dibuka, rencana desainnya ditunjukkan, dampak lingkungannya dijelaskan, dan warga diberi akses untuk tahu persis apa yang akan dibangun, mungkin penolakan itu tak akan besar.
Lagi-lagi, yang hilang bukan hanya proyek, tapi kepercayaan. Dan kita tahu, sekali kepercayaan hilang, membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada membangun TPST itu sendiri.
Cerita itu ilustrasi. Tapi, mungkin terjadi. Tidak besar, tapi bisa panjang. Bisa jadi headline kecil di media lokal. Bisa jadi bara yang membesar. Kepala desa bingung, camat ikut resah, dan pembangunan tersendat entah sampai kapan. Tapi kali ini berbeda. Beberapa minggu kemudian, jalan itu bisa dibangun tanpa perlu ada demo. Tidak ada blokir jalan. Tidak ada lemparan batu. Semua tenang.
Siapa yang dapat ikut andil menyelesaikannya? Komisi Informasi. Bukan dengan turun tangan membawa alat berat. Bukan pula dengan memberi kompensasi. Mereka hanya melakukan satu hal sederhana tapi penting: Membuka informasi. Dokumen kepemilikan tanah diperlihatkan. Arsip lama diakses. Semua pihak melihat bukti yang sama. Tak ada lagi yang bisa menuduh pemerintah menutup-nutupi. Dalam hitungan minggu, sengketa itu selesai. Jalan desa dibangun. Warga tersenyum. Pemerintah lega.
Pekerjaan seperti itu sepi tepuk tangan. Tidak ada peresmian. Tidak ada spanduk ucapan selamat. Tidak ada gunting pita. Padahal, di situlah letak oli dari mesin besar dalam satu daerah. Termasuk Jawa Timur. Tanpa oli, mesin bisa macet. Tanpa keterbukaan informasi, proyek sekecil jalan desa pun bisa berhenti.
Sebagai gambaran, tahun 2024, Komisi Informasi Jatim menyelesaikan sekitar 130 sengketa informasi. Angka ini naik hampir 100 persen dari tahun sebelumnya. Waktu penyelesaian rata-rata pun lebih cepat. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informas Publik (KIP) dari tahun ke tahun, badan publik yang patuh pada keterbukaan informasi atau berstatus informatif makin banyak. Naik sekitar 80 persen dari sebelumnya.
Demikian juga indeks keterbukaan informasi publik secara nasional, Jawa Timur juga naik. Pada 2024 di peringkat 2, dan tahun sebelumnya di urutan ke 24. Angka-angka itu kelihatannya dingin. Tapi, di balik setiap angka ada cerita manusia: kepala desa yang bisa tidur nyenyak, warga yang tidak lagi curiga, proyek pembangunan yang jalan tanpa drama.
Tanpa Komisi Informasi, banyak yang tak terlihat akan terasa. Sengketa-sengketa itu bisa berlarut-larut. Rasa curiga bisa tumbuh jadi marah. Dan marah bisa menjalar jadi demo. Konflik sosial. Pembangunan yang semestinya melaju, jadi tersendat.
Orang sering bertanya, apa hubungannya keterbukaan informasi dengan pembangunan? Hubungannya sederhana: kepercayaan. Tanpa kepercayaan, pembangunan jalan di tempat. Setiap proyek bisa dipertanyakan. Setiap keputusan bisa dicurigai.
Masalahnya, tantangan ke depan tidak ringan. Masyarakat makin melek digital. Sengketa informasi berpotensi makin banyak. Badan publik di desa-desa masih butuh pendampingan. Kerja-kerja KI Jatim harus makin kuat. Apalagi jumlah desa terbanyak se-Indonesia Dan, ini kenyataan yang harus diakui, tanpa dukungan yang cukup, oli ini bisa kering. Mesin besar Jawa Timur akan berjalan lebih berat. Setiap kebijakan bisa macet di tengah jalan, bukan karena niat buruk, tapi karena informasi yang tertutup atau lambat sampai. Ruang-ruang media sosial akan banjir caci-maki pada pemimpinnya buah ketidakpercayaan.
Saya membayangkan suatu hari, Jawa Timur bisa menjadi provinsi paling unggul dan terbuka di Indonesia. Masyarakatnya terliterasi informasi. Setiap dokumen publik terkelola rapi. Setiap informasi publik cepat tersampaikan. Mudah dipahami Setiap sengketa selesai cepat. Setiap warga percaya pada pemerintahnya. Jalan tol kepercayaan itu benar-benar terbentang dari kota sampai desa.
Bayangkan, seorang warga di Pacitan bisa memeriksa dokumen dana desa lewat ponsel tanpa harus datang ke balai desa. Atau seorang pengusaha UMKM di Lamongan bisa tahu syarat hibah dengan jelas tanpa perlu titip pesan ke kenalan. Ketika informasi lancar, rasa curiga hilang. Ketika curiga hilang, pembangunan melaju seperti mobil di jalan tol.
Itu bukan mimpi. Itu bisa terjadi. Asal kita mau memberi perhatian pada hal yang sering luput dari sorotan: keterbukaan informasi. Dan memberi cukup tenaga pada mesin kecil yang menjaga oli itu tetap mengalir: Komisi Informasi. Karena tanpa oli, mesin Jawa Timur yang besar ini bisa berjalan lebih berat. Dan kita tahu, tidak ada pembangunan yang bisa melaju di jalan tol kalau mesinnya seret. (*)
—
*) A. NUR AMINUDDIN, Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
