KabarBaik.co, Jombang – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi mulai menghangat. Sejumlah nama mulai disebut masuk bursa calon pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, KH Zainul Ibad As’ad atau Gus Ulib menilai NU membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjaga sekaligus menghidupkan kembali marwah organisasi.
Menurut Gus Ulib, kepemimpinan NU ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“NU membutuhkan sosok yang mampu menghidupkan marwah organisasi dalam situasi apa pun, bukan figur yang justru memanfaatkan NU untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Gus Ulib, Rabu (20/5).
Dalam keterangannya, Gus Ulib turut menyebut nama KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan memimpin PBNU pada periode mendatang.
Ia menilai Gus Irfan memiliki perpaduan kapasitas manajerial dan kedekatan kuat dengan tradisi pesantren. Selain itu, statusnya sebagai dzurriyah pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, dinilai menjadi nilai tambah tersendiri.
“Kapabilitas dan integritas beliau sangat layak untuk memimpin PBNU ke depan. Beliau juga memiliki pengalaman manajerial yang baik,” ujarnya.
Menurut Gus Ulib, posisi Gus Irfan di Kabinet Presiden Prabowo Subianto juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara NU dan pemerintah, tanpa mengurangi independensi organisasi sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Muktamar NU ke-35 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. PBNU sebelumnya telah menetapkan susunan panitia Musyawarah Nasional (Munas), Konferensi Besar (Konbes), dan Muktamar melalui surat keputusan resmi.
Menjelang forum tertinggi NU tersebut, sejumlah isu internal turut menjadi sorotan. Mulai dari dinamika di tubuh PBNU hingga polemik terkait konsesi tambang.
Situasi itu memunculkan dorongan agar muktamar mendatang mampu menghasilkan pembaruan organisasi yang lebih kuat dan independen.
Gus Ulib berharap Muktamar NU 2026 dapat mempertegas posisi NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang mandiri secara politik, finansial, maupun intelektual.
“NU harus tetap menjadi payung besar bagi seluruh kader NU di berbagai partai maupun kelompok,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya netralitas panitia agar pelaksanaan muktamar berjalan adil dan bermartabat.
“Ketika nilai moral dan spiritual dikesampingkan, maka organisasi hanya akan menjadi arena perebutan kekuasaan yang menghilangkan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan,” pungkasnya. (*)
