TARIAN lincah Hendrik Irawan di TikTok bukan sekadar hiburan receh di lini masa. Dengan senyum dan gerakan energik, lelaki asal Tangerang ini mendadak menjadi simbol “wajah baru” dari perputaran uang raksasa di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengakuannya yang menyebut bisa mengantongi Rp 6 juta per hari dari penyediaan jasa MBG bukan hanya membuat publik terbelalak, namun juga memicu diskusi mendalam tentang ekonomi di balik seompreng menu.
Sejatinya, Hendrik Irawan menjadi simbol transparansi dari euforia itu. Bagi masyarakat awam, angka Rp 6 juta per hari tentu terdengar fantastis untuk skala usaha rumahan. Namun, di balik joget cuan Hendrik Irawan, ada realitas angka yang kontras. Bisnis MBG adalah bisnis volume. Keuntungan per porsi hanya “recehan”, namun ketika dikalikan dengan ribuan siswa, recehan itu berubah menjadi gunung rupiah.
Apa yang dialami Hendrik membuktikan bahwa anggaran triliunan itu memang “menetes” ke bawah. Namun, di sinilah pula kecemasan publik bermula.
Di saat Hendrik berjoget merayakan cuan jutaan, ada potret besar yang terasa ironis. Indonesia sedang berada dalam jerat efisiensi yang mencekik. Dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, semua terpangkas biaya operasional demi menjaga stabilitas fiskal di tengah krisis global yang tak menentu.
Di sinilah letak anomali yang memicu penilaian minor. Mengapa saat desa kesulitan mendanai infrastruktur dasar dan pemerintahan berhemat di segala lini, anggaran ratusan triliun justru dialirkan ke dalam kotak-kotak makan yang pengawasannya masih remang-remang?
Kekhawatiran pun muncul bahwa MBG menjadi ajang “pesta vendor” di tengah kelesuan ekonomi. Publik mulai bertanya, apakah untungnya hanya di vendor, sementara “buntung” di anak didik?
Kecurigaan bahwa program ini hanya akan memberi untung di vendor dan buntung di anak didik atau penerima manfaat lain bukan tanpa alasan. Dalam rantai distribusi yang panjang dan masif, ada tiga titik rawan yang bisa berubah menjadi lubang hitam.
Pertama, mark-up dan cashback. Dengan anggaran per porsi sekitar Rp 15.000, ada ruang bagi oknum untuk bermain di level pengadaan. Jika ada “potongan” di tingkat birokrasi, maka vendor terpaksa memangkas kualitas bahan makanan agar tetap untung.
Kedua, korupsi kualitas (silent corruption). Praktik ini adalah bentuk korupsi paling kejam. Vendor mungkin memberikan nasi atau menu yang banyak, tapi proteinnya diganti dengan bahan yang jauh lebih murah. Secara kasat mata anak-anak makan, namun secara nutrisi mereka dikhianati.
Ketiga, monopoli berkedok UMKM. Di balik wajah ceria pelaku usaha seperti Hendrik, publik khawatir bahwa “kue” triliunan tersebut justru dikuasai oleh segelintir pemain besar yang meminjam bendera UMKM lokal hanya untuk formalitas administratif.
Jika satu unit dapur mampu memutar cuan Rp 6 juta per hari, mari gunakan logika matematika sederhana untuk melihat gambaran yang lebih kolosal. Bagaimana dengan entitas yang mendapatkan jatah pengelolaan lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG)?
Angka Rp 6 juta itu akan bertransformasi menjadi Rp 6 miliar per hari. Dalam satu bulan kerja, nilai transaksinya menembus Rp 120 miliar. Di titik inilah “receh” per porsi berubah menjadi tumpukan emas yang sangat menggiurkan bagi para pemburu rente.
Ketika skala ekonomi membesar, potensi efisiensi biaya memang meningkat. Namun, risiko “penyunatan” kualitas demi akumulasi kekayaan juga berlipat ganda. Jangan sampai program ini justru bermutasi menjadi mesin pencetak konglomerat baru di atas ompreng atau piring-piring plastik anak-anak sekolah yang isinya kian menipis.
Pada akhirnya, narasi besar yang sering kita dengar bahwa “lebih baik memberi makan rakyat daripada dikorupsi” kini menghadapi ujian realitas yang amat getir. Di atas kertas, kalimat seperti itu terdengar heroik, sebuah pilihan moral yang seolah-olah tanpa noda. Namun, ketika satu unit dapur saja bisa mencetak cuan jutaan rupiah per hari, dan gurita bisnis di balik ribuan SPPG sanggup memutar miliaran rupiah dalam sekejap, garis antara “memberi makan” dan “ladang cuan baru” menjadi sangat tipis, bahkan nyaris hilang.
Jika anggaran ratusan triliun justru melahirkan barisan vendor yang kaya mendadak sementara kualitas gizi di piring anak-anak “disunat” demi menjaga margin, maka jargon tersebut tak lebih dari sekadar omon-omon.
Heroisme sejati bukanlah tentang seberapa besar anggaran yang digelontorkan, seberapa banyak yang menerima ompreng, melainkan tentang seberapa bersih uang rakyat dari pajak itu sampai ke mulut mereka yang membutuhkan dengan layak tanpa mampir ke kantong-kantong pemburu rente.
Tanpa keterbukaan, partisipasi, dan pengawasan yang benar-benar kuat, pernyataan “memberi makan rakyat” bisa saja berubah menjadi sekadar pola baru yang membungkus kepentingan lama. Semoga yang sampai ke meja anak-anak tetaplah gizi yang utuh, bukan sisa dari rantai kepentingan yang panjang. Semoga saja tidak. (*)
