KabarBaik.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyuarakan kekhawatiran terkait menurunnya tingkat kepercayaan pengusaha dan masyarakat terhadap pemerintah. Penurunan ini dinilai dipicu oleh sejumlah kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada pelaku usaha maupun masyarakat umum.
“Kepercayaan semakin menipis karena kebijakan yang diambil sering kali membuat pelaku usaha dan masyarakat kesulitan,” ujar Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, di Surabaya, Jumat (28/3)
Adik mengungkapkan bahwa kerumitan regulasi dan ketidakpastian aturan menjadi penyebab utama iklim usaha yang kurang kondusif di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Ia berharap pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan dengan melibatkan pelaku usaha dan akademisi.
“Pemerintah seharusnya melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ditetapkan. Dengan diskusi bersama berbagai pihak, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mengayomi dan diterima oleh semua kalangan. Sayangnya, itu belum terlihat saat ini,” kata Adik.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pembatasan kendaraan angkutan saat Idulfitri tahun ini. Menurut Adik, aturan tersebut berdampak negatif pada aktivitas ekspor-impor yang telah dijadwalkan jauh hari.
“Kami sebagai pelaku usaha sangat terganggu. Semua jadwal logistik sudah diatur, tapi kebijakan ini justru menyulitkan,” keluhnya.
Adik menegaskan bahwa pemerintah harus segera memulihkan kepercayaan masyarakat dan pengusaha dengan memperbaiki sistem yang ada. “Jika masyarakat dan pelaku usaha tidak lagi merasa terbebani, kepercayaan kepada pemerintah akan kembali meningkat. Padahal, pengusaha selalu optimis dalam menghadapi tantangan,” tambahnya.
Kadin Jatim juga menyoroti daya beli masyarakat yang cenderung melemah. Hal ini tercermin dari deflasi sebesar 1,13% pada Januari 2025 dan 0,54% pada Februari 2025 di Jawa Timur.
“Deflasi di Februari, yang mendekati Ramadan, adalah anomali. Biasanya, inflasi meningkat. Ini artinya daya beli masyarakat sedang terganggu dan harus segera diatasi,” kata Adik.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Zulkipli, menambahkan bahwa deflasi yang berkepanjangan dapat berdampak serius. “Deflasi yang terus berlanjut dapat memicu perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan usaha, dan potensi resesi. Hal ini akan mendorong masyarakat dan pelaku usaha menunda belanja dan investasi,” jelas Zulkipli.
Penurunan pendapatan usaha akibat turunnya harga barang juga dapat menghambat ekspansi bisnis, yang pada akhirnya berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika produksi dan investasi terus menurun, perekonomian bisa memasuki fase resesi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, memastikan pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut.
“Deflasi Februari sebesar 0,54% semoga tidak semakin dalam. Kami harap kondisi normal kembali pada Maret ini. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadan, dengan memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” ujar Iwan.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.(*)
