KabarBaik.co – Kementerian Agama (Kemenag) akan mengkaji kembali skema penentuan kuota haji untuk seluruh provinsi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief.
Menurut Hilman, pihaknya akan mengkaji skema penentuan kuota haji untuk provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan. “Apakah nanti berdasarkan proporsi penduduk muslim atau berdasarkan jumlah pendaftarnya,” kata Hilman seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (6/3).
Hilman mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, kuota jemaah haji ditentukan berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi. Pertimbangan lainnya karena proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.
“Mudah-mudahan ke depan kita rumuskan kembali tentang kuota jamaah per provinsi ini,” ujar Hilman. Dia mengilustrasikan, ada provinsi yang penduduk muslimnya sampai 48 juta, namun pendaftarnya hanya 550 ribu jemaah.
Sementara, lanjut Hilman, ada provinsi yang penduduk muslimnya 40 juta tapi pendaftar hajinya mencapai 700 ribu. “Hal ini mempengaruhi masa tunggu jemaah menjadi tidak merata,” jelas Hilman.
Pernyataan tersebut disampaikan Hilman menjawab permintaan dari Gubernur Aceh tentang penambahan kuota jemaah haji untuk Provinsi Aceh, yang disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam, Zahrol Fajri.
Zahrol menyampaikan permintaan dari Gubernur Aceh untuk menambah kuota jemaah haji untuk Aceh, mengingat penduduk Aceh yang sudah mencapai 5,5 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dengan 5,5 juta penduduk Aceh, kami berharap dengan rumus selama ini, yang hanya 4 ribuan jamaah per tahun, kuota haji untuk Aceh disesuaikan kembali semoga bisa hingga 5,5 ribuan jemaah,” kata Zahrol. (*)
