KabarBaik.co – Permasalahan Minyakita, minyak goreng kemasan sederhana yang disubsidi pemerintah masih menjadi sorotan tajam di berbagai kalangan.
Kelangkaan dan fluktuasi harga yang kerap terjadi di pasaran membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, merasa kesulitan.
Terbaru, banyak ditemukan isi produk Minyakita yang beredar di masyarakat ternyata tidak sesuai takaran. Kemasan Minyakita yang seharusnya 1 liter ternyata hanya berisi 750 mililiter atau 0,75 liter.
Menanggapi isu krusial ini, Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ahmad Nawardi turut memberikan komentar serta solusi konstruktif untuk mengatasi permasalahan yang berlarut ini.
“Sebagai komisi yang membidangi pertanian dan pangan, Komite IV DPD RI memiliki perhatian khusus terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok, termasuk minyak goreng,” ujarnya kepada KabarBaik.co, Senin (10/3).
Ahmad Nawardi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini agar masyarakat tidak dirugikan.
Dalam pandangan Ahmad Nawardi, permasalahan Minyakita merupakan isu kompleks yang disebabkan berbagai faktor. Senator asal Madura ini menyoroti beberapa poin penting yang menjadi akar masalah.
Nawardi menilai bahwa sistem distribusi Minyakita belum efektif menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil.
“Akibatnya, pasokan di beberapa daerah menjadi terbatas dan memicu kenaikan harga,” bebernya.
Selain itu, harga Minyakita yang disubsidi dan lebih murah dibandingkan minyak goreng lain membuka celah untuk praktik penyelewengan dan penimbunan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini semakin memperparah kelangkaan di pasaran.
Nawardi juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal terkait distribusi dan penjualan Minyakita. Hal ini membuat para pelaku penyelewengan merasa leluasa dan tidak takut untuk melakukan pelanggaran.
Di sisi lain, sebagai bahan baku utama minyak goreng, fluktuasi harga CPO di pasar global juga turut mempengaruhi harga Minyakita di dalam negeri. Namun, Nawardi menekankan bahwa faktor ini seharusnya tidak menjadi alasan utama kelangkaan dan kenaikan harga Minyakita di tingkat konsumen.
Untuk mengatasi permasalahan Minyakita ini, Ahmad Nawardi menawarkan beberapa solusi komprehensif yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah dan pihak terkait.
Nawardi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem distribusi Minyakita.
“Pemerintah harus melibatkan Pemda, Bulog, dan jaringan ritel modern serta tradisional untuk memastikan Minyakita dapat menjangkau seluruh pelosok negeri secara merata dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem distribusi juga dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” jlentrehnya.
Nawardi juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan secara ketat terhadap distribusi dan penjualan Minyakita, mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang eceran. Dia juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku penyelewengan dan penimbunan Minyakita agar memberikan efek jera.
Sedangkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan fluktuasi harga CPO global, Nawardi mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan produksi minyak goreng dalam negeri.
Nawardi menyadari bahwa subsidi Minyakita sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dia juga mengingatkan agar mekanisme subsidi ini dievaluasi dan diperbaiki agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga Minyakita di tingkat konsumen dengan kebijakan yang efektif,” pesannya.
Nawardi menilai bahwa komunikasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait Minyakita juga sangat penting. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan mengenai kebijakan Minyakita, termasuk mekanisme distribusi, harga, dan ketersediaan pasokan. Sosialisasi juga perlu dilakukan untuk mencegah kepanikan dan praktik pembelian berlebihan oleh masyarakat.
Ahmad Nawardi berharap agar pemerintah dan semua pihak terkait dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan Minyakita ini.
“Ketersediaan dan harga minyak goreng yang stabil sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tegasnya.
Komite IV DPD RI, kata Nawardi, akan terus mengawal isu ini dan siap memberikan dukungan serta masukan konstruktif kepada pemerintah demi terwujudnya solusi yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.(*)
