KabarBaik.co- Anas Urbaningrum, ketua umum DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), menilai bahwa Pemilu telah bergeser dari kontestasi politik menjadi pertandingan logistik alias amplop. Pandangan tersebut disampaikan Anas dalam cuitannya di media sosial X (Twitter), Sabtu (16/3).
’’Sambil terus mengikuti proses rekapitulasi nasional di KPU, mari kita lihat kembali realitas di lapangan yang cenderung tidak mendukung hadirnya pemilu yang sehat dan demokratis,’’ ungkap eks ketua umum DPP Rp Partai Demokrat itu.
Gejala “amplopisme” sudah hampir merata di seluruh Dapil dan tingkatan pemilihan. ‘’Mendengar cerita dari caleg yang berhasil maupun tidak berhasil, termasuk memantau sendiri dengan detil di lapangan, rasanya sulit menemukan caleg yang tidak menggunakan teknik amplop. Jika pun ada, prosentasenya sangat kecil. Jika pun ada ya,’’ lanjutnya.
Menurut Anas, tentu hal ini terkait dengan pilihan sistem pemilu yang bertemu dengan realitas politik partai (dan caleg) dan keadaan para pemilih. ’’Sistem proporsional terbuka yang selama ini saya yakini lebih baik, turut berkontribusi terjadinya “ brutalisme kompetisi” logistik,’’ ujarnya.
Sistem ini, lanjut dia, sudah seperti mengundang dan bahkan (hampir) memaksa para caleg untuk menempuh ideologi “amplopisme” dalam mendapatkan dan mengumpulkan suara. ‘’Ironi banget!’’ tegasnya.
Sudah menjadi lazim kalau terdengar ada caleg DPR yang habis puluhan miliar untuk berhasil. Bahkan, tidak sedikit yang masih gagal juga. Di beberapa daerah, Anas juga mengaku bertemu dengan fakta bahwa untuk DPRD kabupaten/kota perlu miliaran juga. Ada yang habis Rp 1,5 miliar bahkan lebih yang juga tetap belum berhasil. ’’Sungguh realitas yang mengerikan dan menyedihkan,’’ sambungnya.
Realitas ini mengubah cara pandang Anas tentang sistem proporsional terbuka, yang ternyata diselenggarakan dengan penuh distorsi. Ini sudah jauh dari tujuan dasar sistem proporsional terbuka untuk membangun akuntabilitas politik wakil rakyat dan mendorong partai untuk memperbaiki rekruitmen politik. ’’Keadaan di lapangan sudah cenderung destruktif,’’ katanya.
Budaya politik demokrasi bukan saja tidak terbentuk. Tetapi bibit-bibit yang telah tersemaikan sudah tergejala layu. Pemilih termobilisasi oleh kuasa logistik atau daya magnetis amplop. ’’Saatnya kita evaluasi lagi sistem pemilu,’’ ungkapnya pria yang juga mantan ketua KPU RI itu.
Jika keadaan lapangan begini, sambung Anas, sistem proporsional semiterbuka perlu dilihat lagi. Kembali ke nomor urut, kecuali caleg yang mendapatkan 1 kuota kursi. Bahkan, mungkin sekalian sistem proporsional tertutup. Yakni, mencoblos partai saja.
Jika sistem proporsional semiterbuka yang dipilih kembali atau bahkan sistem proporsional tertutup, yang perlu “ditertibkan” adalah partai. Khususnya dalam proses rekruitmen dan penyusunan daftar caleg. Partai harus disiplin dan menghindari transaksi politik gelap dalam proses penyusunan nomor urut dalam daftar caleg. (*)
