KabarBaik.co, Bangkalan — Ketua Komite IV DPD RI dari Jatim Senator Ahmad Nawardi melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan pada Jumat (31/7). Kunjungan strategis ini difokuskan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sekaligus memastikan kelancaran dan kualitas pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Bangkalan.
Dalam pertemuan tersebut, Nawardi beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala BPS Bangkalan Fajar Fatahillah beserta jajaran pejabat fungsional, koordinator lapangan, dan perwakilan petugas sensus. Mengawali pemaparannya, Senator Nawardi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran BPS Bangkalan yang bekerja keras di lapangan.
Bangkalan dipandang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai etalase dan pintu gerbang ekonomi Pulau Madura, yang ditopang oleh potensi agribisnis, sektor bahari, koridor Suramadu, hingga geliat UMKM lokal seperti sentra batik tulis dan perdagangan kerakyatan.
Berdasarkan laporan progres terkini per 31 Juli 2026, pelaksanaan SE2026 di Bangkalan telah mencatatkan pencapaian signifikan dengan berhasil mendata sebanyak 242.104 responden. Progres prelist Satuan Lingkungan Setempat (SLS) usaha dan keluarga di wilayah ini bahkan telah menyentuh angka 71,33 persen.
Capaian ini tidak lepas dari strategi manajemen lapangan yang matang, termasuk koordinasi intensif antara Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) bersama para ketua RT dan dusun guna mengantisipasi potensi data yang terlewat maupun duplikasi pencatatan.
BPS Bangkalan juga memaparkan penggunaan aplikasi pendukung yang inovatif, yakni Aplikasi FASIH yang memuat modul khusus untuk mendeteksi berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM rumahan, pedagang keliling, usaha digital tanpa toko, sektor konstruksi, hingga para pekerja mandiri dan freelancer. Aplikasi ini dirancang terintegrasi dengan basis data sebelumnya seperti KUMKM 2023, ST2023, dan Regsosek, serta dilengkapi sistem validasi waktu nyata.
Selain itu, optimalisasi pendataan turut didukung oleh inovasi POIN SE2026 untuk administrasi digital serta PENA SE2026 yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama Universitas Trunojoyo Madura guna menghadirkan analisis spasial sebaran usaha yang lebih akurat.
Keberhasilan tahapan lapangan ini juga diperkuat oleh terbitnya Surat Edaran Bupati Bangkalan Nomor 10 Tahun 2026 pada akhir April lalu, yang mewajibkan seluruh jajaran perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan keterbukaan informasi dan dukungan penuh. Komitmen tersebut dibuktikan pula melalui keteladanan pimpinan daerah yang turut serta menjadi responden awal dalam pendataan.
Menutup rangkaian kunjungan kerja di kantor BPS, agenda dilanjutkan dengan peninjauan lapangan langsung ke sejumlah titik di Bangkalan guna memantau interaksi antara petugas pencacah dan para pelaku usaha. Melalui Komite IV DPD RI, Nawardi berkomitmen untuk terus mendorong penguatan regulasi statistik, peningkatan integrasi data lintas instansi, akselerasi transformasi digital, serta peningkatan literasi statistik di tengah masyarakat demi mewujudkan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang tepat sasaran.
“Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur, saya memandang bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ini bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Bangkalan dan Madura secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan para pelaku usaha untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka, memberikan data yang jujur dan akurat, serta bersama-sama mengawal kedaulatan data nasional kita,” tegas Nawardi.
“Kepada seluruh jajaran BPS Kabupaten Bangkalan, para koordinator lapangan, dan para pejuang data di garis depan, saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam atas dedikasi serta kerja keras yang luar biasa. Mari kita pastikan bahwa ikhtiar besar ini berjalan lancar tanpa ada satu pun potensi ekonomi rakyat yang terlewatkan, demi mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan yang merata.”, tutup Nawardi. (*)
