Sebagai daerah yang berdekatan dengan Kota Besar Surabaya, potensi penyusutan area lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo tentu cukup besar. Meski begitu, Pemkab Sidoarjo terus berupaya menjaga ketahanan pangan dan mendukung program swasembada pangan. Beikut wawancara wartawan KabarBaik.co dengan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Dr Eni Rustianingsih ST MT.
—
Apa program prioritas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025?
Untuk program prioritas pertanian di tahun 2025 antara lain peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, mendukung swasembada pangan dengan pendampingan kepada petani melalui pelatihan dan dem teknologi budidaya.
Lantas, untuk prioritas ketahanan pangan?
Adapun program prioritas ketahanan pangan, dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan di daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Untuk itu diperlukan regulasi yang berupa Perda CPPD.
Mengapa CPPD termasuk program prioritas?
Sudah sejalan dengan arahan Presiden RI Bapak Prabowo yang mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. CPPD menjadi prioritas karena sudah diamanatkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Apakah alokasi anggaran yang disediakan di APBD untuk program prioritas itu mencukupi?
Alokasi anggaran yang perlu disediakan dari APBD antara lain pengadaan CPPD Kabupaten Sidoarjo sebesar 164 ton disertai sewa gudang dan pemeliharaannya.
Sejauh ini, apakah ada hal-hal yang masih kurang untuk optimalisasi bidang pertanian dan ketahanan pangan di Sidoarjo?
Pertumbuhan pangan akan selalu meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Sementara pemanfaatan sumber daya alam, belum terkelola dengan baik. Jika ini terus terjadi maka akan menimbulkan impor besar-besaran. Karena itu, harus diarahkan menuju kemandirian pangan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Produksi padi di Kabupaten Sidoarjo selama ini apakah surplus atau kurang?
Pada tahun 2024, produksi padi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 89.398,5 ton. Adapun ketersediaan beras, baik dari Sidoarjo maupun dari daerah lain, sebesar 230.914 ton. Jadi, masih surplus beras sebanyak 12.978 ton
Berapa luas lahan pertanian di Sidoarjo sekarang ini?
Luas lahan pertanian berdasarkan luas baku sawah per Januari 2025 adalah 19. 942 hektare. Perinciannya untuk padi dan palawija seluas 14.651 hektare dan tanaman lain seperti tebu dan hortikultura seluas 5.161 hektare, serta lahan yang masih belum ditanami seluas 150 hektare.
Apakah areal lahan pertanian itu mengalami penyusutan?
Mengalami pengurangan dikarenakan alih fungsi lahan dan alih komoditas seperti tanam tebu. Ada pengurangan lahan sebesar 596 hektare dibanding dengan tahun lalu.
Di tengah geliat program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya terkait ketahanan pangan, apa langkah realistis dari Dinas Pertanian Sidoarjo?
Beberapa di antaranya memberikan bantuan benih dan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani, ketersediaan kualitas sumber daya alam dan sumber daya air serta memprioritaskan produksi dalam negeri, pengelolaan ladang pangan per daerah. Kemudian sısı distribusi, perbaikan distribusi barang secara cermat dan menghapus Perda yang membuat ketahanan pangan antardaerah tidak terlaksana. Adapun sisi konsumsi, pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang, yang harus terperinci dalarn rumah tangga.
Irigasi untuk pertanian masih menjadi salah satu problem di banyak daerah, termasuk di Sidoarjo, apa langkah Dinas Pertanian untuk mengatasi hal ini?
Terkait problem irigasi untuk pertanian, ada beberapa upaya Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo untuk menanganinya. Ketersediaan air irigasi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo tidaklah tetap, mulai awal musim kemarau, air mulai mengecil sehingga pada titik tersendah akan dilakukan gilir oleh Dinas PUBM SDA. Di sinilah peran penyuluh menjadi hal yang sangat penting. Mereka mengarahkan petani untuk menyesuaikan kondisi irigasi dengan mengatur jadwal tanam mulai dari musim hujan dan dilanjut musin kemarau.
Berarti penangannanya perlu lintas intansi?
Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas PUBM SDA baik secara langsung maupun melalui group WA Reaksi Cepat bersama Bupati, Sekda, Dandim Sidoarjo, beserta seluruh penyuluh dan juru air. Kemudian, memotivasi dan fasilitasi pada kelompok tani untuk melaksanakan perencanaan pola tanam yang disinkronkan dengan ketersediaan air irigasi dan merealisasikan pola tanam serentak dan tepat waktu serta optimalisasi pompanisasi. (*)
