KabarBaik.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi Kota Pasuruan (FPDKP) kembali melakukan aksi, Rabu (6/11). Kali ini terkait kinerja Bawaslu Kota Pasuruan yang mereka nilai belum maksimal.
Kedatangan massa FPDKP menuntut keterbukaan informasi di internal Bawaslu Kota Pasuruan. Mulai dari anggaran yang digunakan untuk pilkada serentak sebesar Rp 7,6 miliar, hingga kinerja Bawaslu Kota Pasuruan yang tidak diketahui masyarakat luas.
Ketua FPDKP Ayi Suhaya menyampaikan, Bawaslu Kota Pasuruan hingga saat ini terkesan menyembunyikan penggunaan anggaran hibah untuk pilkada. Kinerja lembaga tersebut juga tidak terlihat, terutama pada penindakan pelanggaran.
“Kita tanyakan penggunaan anggaran miliaran tersebut, tidak bisa menjelaskan. Apalagi kinerjanya terkesan asal-asalan. Makanya perlu dibuka bersama apa yang ada di Bawaslu Kota Pasuruan,” kata Ayi, Rabu (6/11).
Para demonstran dipersilakan melakukan audensi di dalam ruangan Gakkumdu yang ditemui dua komisioner Bawaslu Kota Pasuruan, Sofyan Sauri dan Marta Affandi. Massa yang tidak puas dengan penjelasan dua komisioner tersebut memutuskan keluar ruangan dan membubarkan diri.
Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kota Pasuruan Sofyan Sauri mengatakan, pertemuan dengan FPDKP menjadi nilai positif untuk memantau kinerja lembaganya. “Alhamdulillah mereka ikut mengawasi dalam pilkada serentak dengan apa yang jadi temuan di lapangan bisa dilaporkan ke Bawaslu,” ucap Sofyan.
Sofyan menyampaikan, selama ini anggaran sudah digunakan, namun masih minim yaitu 1,6 persen saja. Puncak penggunaan anggaran pada saat pemberian gaji pengawas TPS yang sangat besar. “Sampai saat ini hanya 1,9 persen saja digunakan untuk bimtek, sosialisasi dan gaji, paling besar waktu pemberian gaji PTPS,” ungkapnya. (*)
