KabarBaik.co, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Bupati Blitar mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Blitar.
Meski pelaksanaan rapat paripurna sempat bergeser dari jadwal semula akibat penyesuaian draf dari pihak eksekutif, DPRD Kabupaten Blitar memastikan seluruh tahapan pembahasan akan dikejar secara maksimal demi kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi, menegaskan bahwa lembaga legislatif siap bekerja ekstra intensif mulai pekan depan guna menuntaskan pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 secara efektif.
“Kami langsung akan membahas dari minggu depan. Kita akan rapat memaksimalkan dan mengefektifkan, sehari dua kali bahkan mungkin sampai tiga kali supaya pembahasan ini berjalan cepat,” ujar Ratna.
Ratna menjelaskan, pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 kali ini menghadapi tantangan fiskal seiring adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang berdampak pada pendapatan daerah hingga lebih dari Rp 120 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar memberikan perhatian khusus agar efisiensi anggaran tidak mengganggu target pembangunan daerah, serta mewanti-wanti agar tidak terjadi lagi proyek fisik yang “lompat tahun” maupun tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Harapan kami dari Badan Anggaran, kita memberikan masukan agar jangan sampai terjadi lagi adanya lompat tahun. Harus ada evaluasi yang berdampak positif. Karena eksekutif dan legislatif ini ibarat ‘suami istri’, keberhasilan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Blitar menegaskan posisinya untuk terus mendukung penuh seluruh program kerja pemerintah daerah, selama alokasi anggaran yang disusun betul-betul prioritas dan selaras dengan program pembangunan tingkat provinsi maupun nasional, termasuk program Asta Cita.
Melalui fungsi evaluasi dan pengawasan, legislatif ingin memastikan seluruh program yang disetujui benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Blitar di tahun kedua masa jabatan kepala daerah ini.
“Kami tentunya akan terus men-support dan mengingatkan agar anggaran yang disusun betul-betul linier dengan program prioritas kepala daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Blitar,” pungkas Ratna. (*)
