KabarBaik.co, Nganjuk – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkap alasan pelibatan TNI dan Polri dalam program swasembada pangan nasional. Menurut Amran, keterlibatan aparat diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan hingga tindak kejahatan di sektor pertanian dan peternakan.
Hal itu disampaikan Amran saat menghadiri Panen Raya Kedelai Ketahanan Pangan TNI AL Tahun 2026 bertajuk ‘Menuju Swasembada Nasional’ di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Kamis (14/5).
Amran mencontohkan kasus peternak susu lokal yang pernah membuang hasil produksi mereka ke sungai lantaran susu impor dijual lebih murah.
“Kenapa (susu lokal dibuang) Lebih murah susu dari New Zealand, lebih murah dari Amerika,” kata Amran.
Menurut Amran, kondisi tersebut terjadi karena produk impor didukung teknologi tinggi dan suplai besar ke Indonesia, sehingga peternak lokal kesulitan bersaing.
Setelahnya, kata Amran, pemerintah lantas memanggil pelaku industri susu karena selama ini tidak ada kewajiban menyerap susu dari peternak lokal. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memicu keresahan sosial.
Agar potensi keresahan sosial tidak terjadi, lanjut Amran, pemerintah memutuskan untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penguatan sektor pangan nasional, guna mencegah persoalan sejak awal.
“Kenapa TNI terlibat? Kenapa Polri terlibat, Karena kita mencegah kejahatan di hulu,” tegasnya.
Amran menilai sektor pertanian memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional, karena menyangkut kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Sementara untuk mencapai target swasembada pangan, Amran mengatakan bahwa pemerintah kini tidak akan lagi mengeluarkan rekomendasi impor, sebelum hasil produksi peternak lokal terserap industri
“Kami tidak akan keluarkan rekomendasi sebelum susu sapi peternak diserap,” kata dia.
Kebijakan serupa, imbuh Amran, juga diterapkan terhadap komoditas kedelai. Menurut dia, swasembada kedelai tidak akan tercapai tanpa keterlibatan Bulog dan koperasi dalam menyerap hasil produksi petani.
Kegiatan Panen Raya Kedelai di Nganjuk ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, dan sejumlah pejabat lainnya. (*)
