KabarBaik.co, Surabaya – Sejumlah mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai daerah mengaku resah menyusul munculnya sejumlah kebijakan baru yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Keresahan ini mengemuka dalam kegiatan silaturahmi bertajuk ‘Membangun Sinergi dalam Kebersamaan, Optimis Menghadapi Perubahan’ yang digelar Asosiasi MBG Indonesia di Kampi Hotel Surabaya, Minggu (21/6).
Ketua Asosiasi MBG Indonesia M Turino Junaedi menjelaskan bahwa forum tersebut digelar untuk menampung aspirasi para mitra yang belakangan dilanda ketidakpastian akibat perubahan aturan dan surat edaran terbaru.
Menurut Turino, para mitra yang hadir sebagian besar telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
“Program MBG ini sangat bagus dan kami mendukung penuh. Namun sekarang muncul beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan di lapangan, terutama bagi mitra yang sudah membangun dapur dan berinvestasi cukup besar,” ujar Turino.
Salah satu kegelisahan utama adalah adanya informasi mengenai penghentian pembangunan dapur baru. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai nasib dapur-dapur yang sudah terlanjur dibangun dan telah mengantongi identitas resmi (ID) dari program MBG.
Selain isu penghentian, para mitra juga mempertanyakan perubahan skema anggaran hingga aturan tidak dibayarkannya operasional pada hari libur yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12/2026.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan. Karena banyak mitra yang sudah berproses, sudah mengeluarkan biaya besar dan sudah menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Bendahara Asosiasi MBG Indonesia, Indah, mengungkapkan bahwa mayoritas mitra merupakan pelaku UMKM dan pengusaha daerah yang membangun dapur secara swadaya dengan keterbatasan modal.
Tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengajukan pinjaman bank, meminjam ke koperasi, hingga menjual aset seperti ternak demi memenuhi persyaratan pembangunan.
“Mereka ini orang-orang kecil dan pelaku UMKM di daerah yang ingin membantu program pemerintah. Ada yang pinjam bank, ada yang jual sapi, ada yang urunan dengan keluarga dan tetangga untuk membangun dapur,” kata Indah.
Investasi yang dikeluarkan pun nilainya tidak main-main. Selain pembangunan gedung, mitra juga harus menyediakan peralatan dapur industri yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
“Alat dapur saja bisa mencapai Rp 700 juta sampai Rp 800 juta. Belum bangunannya, belum kendaraan operasional. Ada yang investasinya sampai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar,” jelasnya.
Indah menilai kebijakan penghentian atau penundaan pembangunan berpotensi menimbulkan kerugian besar, mengingat progres pembangunan dapur saat ini bervariasi antara 20 persen hingga 100 persen. Dampaknya juga tidak hanya dirasakan pemilik dapur, tetapi juga berimbas pada petani, peternak, pemasok bahan pangan, dan tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari ekosistem MBG.
“Banyak petani dan peternak yang sudah menambah produksi karena melihat peluang dari program ini. Kalau dapur berhenti, dampaknya akan sangat luas,” ujarnya.
Karena itu, Asosiasi MBG Indonesia berencana mengajukan audiensi langsung kepada pimpinan BGN di tingkat pusat untuk menyampaikan berbagai aspirasi tersebut.
Turino menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh Program MBG, namun berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat melibatkan mitra sebagai pelaku yang menjalankan program di lapangan.
“Yang kami harapkan adalah kejelasan aturan, kepastian bagi mitra yang sudah berinvestasi, serta adanya ruang dialog sebelum kebijakan strategis ditetapkan,” tutupnya. (*)
