KETIKA nilai tukar rupiah terus merosot dan menyentuh rekor terendah sepanjang masa di kisaran Rp 17.682–Rp 17.718 per dolar AS saat ini, tidak salah kalau ada yang menyuarakan satu nama: Sri Mulyani Indrawati. “Rindu Bu Sri!” bukan lagi sekadar meme, melainkan ungkapan kekhawatiran publik atas stabilitas ekonomi.
Apa yang membuat sosok mantan Menteri Keuangan ini dirindukan? Selama dua periode kepemimpinannya (2005–2010 dan 2016–2025), Sri Mulyani dikenal sebagai penjaga disiplin fiskal yang tangguh. Meski menghadapi guncangan besar seperti Krisis Keuangan Global 2008, pandemi Covid-19, hingga gejolak global, rupiah relatif terkendali dibandingkan tekanan ekstrem hari-hari ini.
Di bawah kepemimpinannya, defisit APBN berhasil ditekan kembali di bawah 3% PDB lebih cepat dari jadwal (2,38% pada 2022), bahkan mencapai level terendah sekitar 0,17% PDB pada 2023 — jauh di bawah rata-rata historis sejak 2011. Penerimaan pajak melebihi target tiga tahun berturut-turut (2021–2023). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPP berhasil diraih secara konsisten.
Ia berhasil menavigasi pandemi dengan stimulus yang terukur, menjaga rasio utang pemerintah di bawah ambang batas UU Keuangan Negara (maksimal 60% PDB), walaupun sempat naik karena belanja kesehatan dan pemulihan. Rupiah sempat menyentuh Rp 15.000-an di masa-masa sulit, tapi pulih dengan intervensi terkoordinasi BI dan Kemenkeu.
Bandingkan dengan situasi terkini: Pada Mei 2026, rupiah telah melemah lebih dari 7% dalam 12 bulan dan menyentuh rekor di kisaran Rp 17.682 per USD (dengan tekanan hingga Rp 17.718 di sesi tertentu). Pelemahan ini dipicu kombinasi faktor global seperti penguatan dolar AS akibat inflasi dan suku bunga The Fed, ketegangan geopolitik Timur Tengah, harga minyak di atas USD 100 per barel, dan sentimen domestik.
Baca Juga: Rupiah Terus Terpuruk, Ratusan Ribu Jemaah Haji Pun Terpukul
Ketika Sri Mulyani digantikan pada September 2025, pasar pun bereaksi. Rupiah sempat melemah signifikan ke Rp 16.400-an dalam hitungan hari, dengan analis menyebut respons negatif investor terhadap kepergian “penjaga prudensi fiskal”. Meski sempat menguat sementara, tren jangka panjang menunjukkan tekanan yang lebih berat di 2026.
Sri Mulyani kerap dianugerahi gelar Menteri Keuangan Terbaik Asia (2006, 2019) dan diakui secara internasional karena reformasi pajak, penerbitan green sukuk pertama di emerging market, serta kredibilitas yang membuat Indonesia naik kelas ke investment grade. Investor global melihatnya sebagai “safeguard” kebijakan fiskal di tengah dorongan pengeluaran populis.
Menapa rindu? Pelemahan rupiah bukan hanya angka di layar Bloomberg. Dampaknya nyata. Di antaranya impor mahal. Bahan baku, bahan bakar, pupuk, dan pangan impor menjadi lebih mahal sehingga ada tekanan pada daya beli masyarakat. Lalu, beban utang luar negeri dalam dolar AS membengkak saat dibayar dengan rupiah yang lebih lemah. Imbasnya, ruang anggaran untuk publik pun menjadi menyempit. Juga, merosotnya kepercayaan investor. Arus modal asing cenderung keluar di tengah ketidakpastian.
Baca Juga: Nakhoda di Tengah Badai: Gubernur BI Perry Warjiyo dan Martabat Rupiah yang Sedang Goyah
Sri Mulyani dikenal komunikatif, data-driven, dan mampu menjelaskan kebijakan kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami. Gaya kepemimpinannya yang kalem tapi tegas memberikan rasa “ada yang mengawal” keuangan negara. Saat ini, di tengah volatilitas tinggi, terasa ada kekosongan itu.
Betul, rupiah yang melemah adalah fenomena kompleks. Tidak bisa semata-mata disalahkan pada satu orang atau pemerintahan. Faktor global mendominasi, tapi kredibilitas fiskal dan kepercayaan pasar menjadi faktor penyangga krusial. Diakui atau tidak, masa Sri Mulyani menunjukkan bahwa kombinasi disiplin anggaran, reformasi struktural, dan koordinasi yang baik dengan BI bisa meredam guncangan.
Di tengah nostalgia publik itu, yang terpenting adalah keberlanjutan kebijakan yang baik. Siapa pun yang memegang kendali keuangan negara, tantangannya sama: menjaga kepercayaan, menekan defisit secara bertanggung jawab, dan melindungi rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi.
Saat rupiah terpuruk, rindu kepada Sri Mulyani bukan sekadar romantisme masa lalu. Melainkan cerminan harapan masyarakat akan kepemimpinan yang kompeten, transparan, dan mampu menjaga stabilitas di tengah badai global. Semoga di balik kata “rindu” itu menjadi bahan bakar perbaikan ke depan. Indonesia butuh lebih dari sekadar harapan, butuh aksi yang berbasis fakta, bukan sebatas menebar optimistisme. (*)
