KabarBaik.co, Nganjuk – Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kabupaten berjuluk Anjuk Ladang ini sukses mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian ini menjadi momentum spesial karena menandai konsistensi Nganjuk dalam menjaga standar tertinggi pengelolaan anggaran negara selama sembilan tahun berturut-turut.
“Alhamdulillah, Capaian ini bukan sekadar angka atau penghargaan semata, melainkan bukti nyata keseriusan, integritas, dan kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat,” ujar Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, Sabtu (30/5).
Prosesi penyerahan hasil pemeriksaan yang berlangsung resmi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan Pemkab Nganjuk telah disajikan secara wajar.
Dalam segala aspek material, baik posisi keuangan, hasil usaha, hingga arus kas, semuanya dinilai telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum.
“Kami buktikan bahwa Nganjuk mampu melakukan ini secara konsisten. Mempertahankan WTP selama 9 kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah, dan konsistensi ini menjadi modal kuat bagi Nganjuk untuk melaju lebih cepat,” ungkap Kang Marhaen, sapaan akrab Bupati Nganjuk.
Keberhasilan luar biasa ini juga menjadi cerminan bahwa sistem pengendalian intern serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemkab Nganjuk terus mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan material yang dapat memengaruhi keandalan informasi keuangan daerah.
“Ini adalah kemenangan bersama seluruh warga Nganjuk. Di mata masyarakat maupun investor, predikat ini adalah sertifikat kepercayaan tertinggi bahwa uang rakyat dikelola secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, saat dikonfirmasi secara terpisah.
Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam fungsi pengawasan serta penyusunan anggaran menjadi kunci utama terciptanya harmonisasi yang mendukung pencapaian prestisius ini.
Melalui raihan Opini WTP yang ke-9 ini, Kabupaten Nganjuk semakin mengukuhkan posisinya dalam peta birokrasi Jawa Timur sebagai daerah dengan tata kelola keuangan publik yang sehat, akuntabel, dan berintegritas tinggi.
“Sinergisitas Pemkab dan DPRD adalah kunci. Prestasi ini harus menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di segala sektor, agar kesejahteraan masyarakat Nganjuk semakin terasa,” pungkas Mas Tatit, sapaan akrab Ketua DPRD.
