KabarBaik.co, Jombang- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, diperkirakan bakal mencapai puncaknya malam ini (29/8). Yakni, pemilihan atau penetapan Rais Aam dan pemilihan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031.
Informasinya, agenda pemilihan Ketua Umum PBNU tersebut berlangsung dalam Sidang Pleno V, setelah proses demisioner, penetapan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), dan pemilihan Rais Aam. Ribuan muktamirin dari seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri pun menunggu keputusan yang akan menentukan wajah organisasi Islam terbesar di negeri ini.
Berdasarkan sumber-sumber internal yang dihimpun tim KabarBaik.co, dua nama yang paling mengemuka dalam bursa calon Ketua Umum PBNU adalah petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
Memang, sejumlah nama lain masih muncul dalam dinamika bursa. Namun, menjelang tahapan penentuan, pertarungan Gus Yahya dan Gus Kikin menjadi salah satu konfigurasi yang paling banyak diperbincangkan di arena muktamar.
Muktamar yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto pada 27 Agustus ini tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, forum lima tahunan tersebut menjadi ujian bagi soliditas internal NU setelah berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Filter Ganda dan Posisi Rais Aam
Mekanisme pemilihan yang tengah dibahas menempatkan semacam “filter ganda”. Calon harus terlebih dahulu mengumpulkan minimal 99 dukungan dari peserta yang berjumlah 557 suara. Setelah itu, kandidat dimintakan restu dari Rais Aam terpilih sebelum masuk ke tahap pemilihan akhir.
Jumlah 557 pemilik hak suara tersebut telah ditetapkan panitia setelah proses verifikasi daftar pemilih tetap (DPT).
Sistem pemilihan dengan mekanisme dukungan minimal dan keterlibatan Rais Aam ini membuat posisi Rais Aam terpilih menjadi sangat strategis. Bagaimana restu diberikan akan turut menentukan apakah kompetisi berlangsung terbuka atau justru mengarah pada konsensus.
BACA JUGA: Muktamar ke-35 NU: 9 Kursi AHWA Segera Ditetapkan, Ini Nama-Nama Kiai yang Mengemuka
Jika Rais Aam terpilih memberikan restu kepada lebih dari satu calon, kompetisi tetap terbuka dan pemilik suara masih memiliki ruang pilihan. Sebaliknya, apabila restu hanya diberikan kepada satu nama, proses pemilihan berpotensi menjadi lebih bersifat formal.
Secara prosedural, skenario tersebut tetap dapat berlangsung sepanjang sesuai tata tertib. Namun, secara politik organisasi, pilihan itu dapat meninggalkan kekecewaan di kalangan pendukung calon yang tersisih.
Di sinilah dilema Muktamar ke-35 menjadi menarik. NU harus menjaga keseimbangan antara kompetisi yang memberi ruang bagi suara peserta dan konsensus yang diharapkan mampu menjaga ukhuwah.
Gus Kikin dan Modal Struktural
Informasi yang dihimpun tim KabarBaik.co menunjukkan Gus Kikin mengantongi modal struktural yang cukup solid, terutama dari PWNU Jawa Timur dan sejumlah provinsi lain.
Dukungan dari Jawa Timur memiliki bobot penting. Sebagai salah satu basis terbesar NU, konfigurasi suara dari provinsi tersebut menjadi faktor signifikan dalam perhitungan menuju ambang batas pencalonan.
Pencalonan Gus Kikin sendiri sebelumnya disebut sebagai hasil penugasan PWNU Jawa Timur melalui serangkaian rapat Syuriah dan Tanfidziyah, bukan semata inisiatif pribadi.
Ditambah trah atau nasab sebagai dzurriyah muassis Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan posisinya sebagai pengasuh Pesantren Tebuireng, Gus Kikin membawa narasi “kembali ke Qanun Asasi” yang cukup resonan di kalangan pesantren.
Dalam beberapa kesempatan, Gus Kikin menekankan bahwa kepemimpinan di jamiyah bukan panggung perebutan kekuasaan, melainkan wujud tanggung jawab pengabdian yang tulus.
Modal tersebut membuat Gus Kikin tidak sekadar hadir sebagai penantang petahana, tetapi membawa narasi perubahan sekaligus penguatan kembali akar tradisi pesantren.
Gus Yahya dan Beban Petahana
Gus Yahya, di sisi lain, mengandalkan pengalaman sebagai petahana serta jaringan organisasi yang terbentuk selama satu periode kepemimpinannya.
Status petahana memberikan sejumlah keuntungan: pengalaman memimpin, penguasaan terhadap dinamika struktur organisasi, serta jejaring yang telah terbentuk selama lima tahun terakhir.
Namun, posisi tersebut sekaligus membawa beban evaluasi.
Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepengurusannya yang hampir seribu halaman telah diterima forum muktamar dengan sejumlah catatan. Termasuk dari perwakilan Jawa Timur yang meminta audit aset lebih ketat.
Gus Yahya pun tetap optimistis dan menegaskan integritas para pemilik suara.
Dengan demikian, pertarungan kali ini bukan sekadar antara dua figur. Di dalamnya terdapat dua narasi yang berhadapan: kesinambungan kepemimpinan petahana di satu sisi dan dorongan perubahan serta penguatan kembali basis pesantren di sisi lain.
Akankah Gus Yahya Mundur?
Salah satu pertanyaan yang paling menarik menjelang pemilihan adalah apakah Gus Yahya akan tetap maju apabila hasil penjaringan menunjukkan selisih dukungan yang cukup lebar.
Jika Gus Kikin unggul jauh pada tahap penjaringan calon, secara politik dapat muncul tekanan agar Gus Yahya mempertimbangkan pengunduran diri demi menjaga suasana muktamar dan pascamuktamar.
Namun, itu tetap merupakan skenario, bukan kepastian.
Pengunduran diri yang elegan memang dapat membuka ruang rekonsiliasi dan memungkinkan transisi berjalan lebih mulus. Tetapi, sebagai petahana yang masih memiliki basis dukungan, Gus Yahya juga memiliki alasan untuk tetap melanjutkan kontestasi hingga tahap akhir.
Karena itu, peluang kompetisi head-to-head tetap terbuka. Bahkan jika selisih dukungan pada tahap awal cukup lebar, konsolidasi sisa suara, dinamika forum, serta sikap Rais Aam terpilih masih dapat mengubah konfigurasi.
Berkaca dari Muktamar Lampung
Soal polarisasi dukungan, Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 menarik untuk dicermati.
Saat itu, Gus Yahya meraih 337 suara dan mengungguli petahana KH Said Aqil Siradj yang memperoleh 210 suara dari total 548 suara yang masuk. Gus Yahya kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021–2026.
Sejatinya, ketika itu sejumlah pihak juga meminta KH Said Aqil Siradj untuk mengundurkan diri. Namun, yang bersangkutan memilih tetap maju.
Kini, lima tahun kemudian, Gus Yahya kembali berada dalam posisi yang berbeda. Ia bukan lagi penantang, melainkan petahana yang harus mempertanggungjawabkan satu periode kepemimpinannya sekaligus mempertahankan dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan.
Perubahan posisi tersebut membuat Muktamar ke-35 memiliki dinamika yang berbeda dari Muktamar ke-34.
Tradisi Mundur Bukan Hal Baru
Tradisi memilih mundur dalam Muktamar NU sejatinya bukan sesuatu yang baru.
Pada Muktamar NU di Makassar tahun 2010, misalnya, KH Hasyim Muzadi, setelah menjabat Ketua Umum PBNU selama dua periode (1999–2010), maju sebagai calon Rais Aam dan kemudian memilih mundur dalam pemilihan langsung.
Selain KH Hasyim Muzadi, calon lainnya adalah KH A. Sahal Mahfudz. Saat itu, belum ada mekanisme AHWA. Sistem tersebut baru mulai berjalan setelah Muktamar 2015 yang dipusatkan di Alun-alun Jombang.
Dalam tahap pencalonan Rais Aam tersebut, KH Hasyim Muzadi mendapatkan dukungan sebanyak 180 suara, sedangkan KH A. Sahal Mahfudz memperoleh 272 suara. Karena KH Hasyim Muzadi mundur, akhirnya KH A. Sahal Mahfudz kembali terpilih secara aklamasi untuk melanjutkan posisi Rais Aam.
Preseden tersebut menunjukkan bahwa dalam tradisi NU, kemenangan tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan. Ada kalanya kepentingan yang lebih besar, terutama persatuan organisasi, ditempatkan di atas ambisi personal.
Ujian bagi Ukhuwah NU
Karena itu, malam ini bukan sekadar soal siapa yang menang.
Keputusan yang diambil akan mencerminkan pilihan NU antara kesinambungan dan pembaruan, antara kompetisi terbuka dan konsensus ulama.
Di tanah kelahiran para muassis, NU kembali dihadapkan pada ujian untuk membuktikan bahwa ukhuwah tetap menjadi fondasi utama, di atas segala perhitungan suara.
Bagaimana mekanisme final dijalankan, bagaimana Rais Aam bersikap, dan bagaimana para calon merespons hasil penjaringan akan menentukan apakah Muktamar ke-35 menjadi momentum perekat atau justru meninggalkan jejak ketegangan.
Apakah Gus Yahya akan memilih mundur demi kepentingan ukhuwah? Ataukah ia tetap maju dan membawa pertarungan hingga pemilihan akhir?
Jawabannya akan segera terungkap di sidang pleno yang dinanti ribuan muktamirin.
Namun, apa pun hasilnya, tantangan terbesar NU bukan berhenti pada penetapan Ketua Umum baru. Setelah palu sidang diketuk, organisasi ini tetap harus berjalan bersama.
Di tengah tantangan zaman dan perjalanan menuju abad kedua yang semakin kompleks, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu merawat jagat dan membangun peradaban, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai yang diwariskan para pendiri.
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Lebih jauh, muktamar ini adalah tentang bagaimana NU memilih pemimpinnya tanpa kehilangan persaudaraan.
Malam ini, jawabannya akan segera terungkap. (*)
