KabarBaik.co – Komisi B DPRD Jember mengungkap adanya oknum Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) nakal. Oknum tersebut diduga sering memainkan harga pupuk yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Jember, Khurul Fatoni. Ia mengaku mendapat laporan terakit oknum PPL tersebut.
“Informasi yang saya dapat ada bukti di mana PPL nakal itu diduga bekerjasama dengan pemilik kios pupuk menaikkan harga di atas HET dengan alasan kesepakatan bersama paguyuban. Apapun dalilnya, HET kunci harga terakhir,” kata Fatoni, Sabtu (15/2).
Ia juga mengatakan adanya temuan oknum PPL yang merekomendasikan kios untuk menjual kepada pembeli yang di luar areanya dan bahkan hingga keluar kota.
“Saya miris melihatnya, jelas tidak bisa dibiarkan dan harus diusut tuntas,” katanya.
Ia menilai tugas PPL ini bukan lagi mendampingi petani, tetapi justru melakukan pendampingan kepada kios-kios pupuk.
“Bahkan apabila ada kios menjual pupuk di bawah HET malah dimarahi. Saya ada buktinya. Katanya (oknum PPL) kios merusak harga pasaran dan tidak boleh dengan paguyuban,” ungkap Fatoni.
Selain itu, lanjut Fatoni, pihaknya mempunyai bukti ada oknum PPL di wilayah Jember Selatan yang memasukkan petani untuk membeli pupuk di kios yang dikenalnya. Padahal tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan jumlah yang tidak main-main.
“Buktinya ada, tapi kalau bukti ini diberikan saya butuh punishment dari dinas terkait. Kalau ada tindakan dari dinas, saya yakin PPL yang lain akan berhati-hati,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Jember, Imam Sudarmaji mengaku pernah mendapatkan laporan oknum PPL.
“Kalau oknum ada petugas ASN atau PNS dan itu ada mekanismenya. Kalau itu ada bukti, inspektorat yang nangani,” sebutnya.
“Sementara ini ada, makanya kita lakukan rotasi, harapannya ada perubahan-perubahan. Kalau ada bukti yang jelas, kalau tidak hanya dipanggil dan pembinaan,” imbuhnya. (*)
