KabarBaik.co, Jember – Merespons keresahan warga terkait kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengambil langkah cepat. Bupati Jember, Gus Fawait, melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina Patra Niaga guna memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga di lapangan.
Bupati menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini bukan sekadar ketersediaan stok, melainkan adanya praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sangat merugikan warga kecil.
“Yang membuat resah bukan sekadar stok, tapi harga. Banyak pangkalan menjual di atas HET. Kalau hanya sanksi administratif, itu terlalu ringan,” tegas Gus Fawait, Selasa (15/4).
Pemkab Jember tidak akan segan mengambil tindakan ekstrem terhadap pangkalan yang membandel. Penutupan izin usaha menjadi opsi utama jika pangkalan terbukti menjual gas melon di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kalau ada pangkalan menjual di atas Rp 18.000, tolong laporkan. Itu sudah melanggar aturan. Kami ingin memastikan harga sesuai ketentuan, tidak boleh lebih,” tegas Gus Fawait.
Di sisi lain, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mendukung penuh langkah tegas Pemkab Jember. Ia menyatakan bahwa pengawasan di level pangkalan akan diperketat.
“Menjual di atas HET adalah pelanggaran berat. Sanksi terberatnya adalah Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) atau penutupan pangkalan secara permanen,” jelas Ahad.
Gus Fawait juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional. Meski situasi geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah, tengah bergejolak, pasokan energi untuk masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas utama. (*)
