KabarBaik.co– Anggaran operasional layanan transportasi publik unggulan Jawa Timur, TransJatim, terancam hanya mampu bertahan hingga pertengahan tahun 2026. Keterbatasan pagu anggaran di tengah kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat menjadi penyebab utamanya.
Berdasarkan data yang diungkapkan Komisi D DPRD Jatim, kebutuhan total untuk operasional TransJatim selama setahun penuh di 2026 mencapai Rp 260 miliar. Namun, pagu anggaran yang tersedia saat ini baru mencapai Rp 160 miliar. Selisih Rp 100 miliar tersebut berpotensi menghentikan layanan Bus Trans Jatim hanya sampai Juni atau Juli 2026.
Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Nyono, pada Rabu (22/10). Dia menyebut, jika tidak ada penambahan anggaran, layanan TransJatim yang kini melayani sekitar 20.000 pengguna harian itu akan berhenti di bulan Juli 2026. “Friksi sosialnya bisa sangat keras,” tegasnya kepada wartawan, mengingat tingginya ketergantungan masyarakat.
Dishub Jatim, lanjut dia, telah melaporkan kondisi ini kepada Gubernur, Sekda, dan Kepala Bappeda agar kekurangan anggaran dapat segera diantisipasi.
Menyikapi ancaman ini, Komisi D DPRD Jatim berjanji akan berjuang memastikan anggaran Trans Jatim tetap penuh selama setahun. Politisi PDIP, Dewanti Rumpoko, menegaskan bahwa Komisi D mendorong adanya revisi anggaran yang disusun oleh Pemprov Jatim untuk APBD 2026.
”Kami pastikan anggarannya akan tetap penuh,” kata Dewanti kepada awak media, Rabu (22/10). Mantan Wali Kota Batu itu meminta Pemprov Jatim memilah kembali program, mengalihkan anggaran program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat ke pagu TransJatim.
Menurutnya, dampak transportasi publik ini sangat luar biasa dan penyediaan layanan publik tidak boleh dilihat dari kacamata untung rugi, melainkan dari kebermanfaatan bagi rakyat.
Senada, Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, memaparkan bahwa keterbatasan anggaran ini tidak hanya mengancam durasi operasional, tapi juga kualitas layanan. Jika anggaran tetap di angka Rp 160 miliar, frekuensi tunggu Bus Trans Jatim yang saat ini 15 menit sekali, bisa berubah menjadi satu jam sekali.
”Ini bukan karena penurunan pelayanan, tapi karena keterbatasan anggaran operasional,” jelas politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Halim juga mendorong akselerasi dan inovasi, termasuk upaya penghematan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup kekurangan tersebut.
Dewanti Rumpoko berjanji akan memastikan anggaran TransJatim dapat dicukupi di APBD Murni sebelum pagu anggaran dikunci pada November 2025. Sementara itu, Dishub Jatim juga berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat segera mencari solusi. Dalam jangka panjang, opsi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus transportasi juga dipertimbangkan, meski saat ini pengelolaan paling realistis tetap melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dishub. (“)
