KabarBaik.co- Waktu terus berjalan, dan pelaksanaan ibadah haji 2026 M/1447 H kini tinggal menghitung bulan. Dengan penerbangan jemaah dijadwalkan mulai 18 April 2026, Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mendesak DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 agar persiapan penyelenggaraan haji tidak molor dan berdampak pada kualitas layanan bagi jemaah.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menegaskan, Panja memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh aspek teknis haji berjalan lancar, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Dia mengingatkan, keterlambatan pembentukan Panja akan berisiko terhadap kesiapan pelayanan bagi ratusan ribu calon jamaah.
“Lebih cepat Panja terbentuk akan lebih baik bagi kesiapan penyelenggaraan haji. Sebaliknya, makin lama pembentukan Panja akan berisiko terhadap layanan haji,” ujar Mustolih dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Jumat (17/10).
Mustolih menjelaskan, Panja Haji 2026 perlu segera bekerja membahas berbagai aspek penting seperti data jamaah, pelunasan biaya, bimbingan manasik, pemeriksaan istitha’ah kesehatan, dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, hingga perlindungan jamaah di Tanah Suci.
Selain itu, isu krusial lainnya adalah pembahasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menentukan besaran ongkos haji serta mutu layanan yang akan diberikan.
“Kesepakatan antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Panja nantinya akan menjadi dasar Presiden menetapkan Keppres BPIH sebagai landasan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH,” jelas Mustolih.
Pelaksanaan haji 2026 juga akan menjadi musim perdana di bawah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), menggantikan peran Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Mustolih, hal ini menjadi momentum penting sekaligus ujian besar bagi lembaga baru tersebut untuk mewujudkan janji peningkatan layanan.
“Masyarakat menunggu bukti bahwa penyelenggaraan haji di bawah Kemenhaj akan lebih baik—biaya lebih efisien, petugas profesional, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Dengan waktu persiapan yang hanya tersisa enam bulan, Mustolih menilai percepatan koordinasi antara Kemenhaj dan Panja DPR menjadi kunci agar janji pembenahan haji benar-benar terwujud pada musim 2026 mendatang. (*)
