KabarBaik.co, Malang – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang mendorong percepatan implementasi multiusaha kehutanan sebagai strategi utama dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi kawasan hutan di Jawa Timur.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan Multiusaha Kehutanan untuk Optimasi Manfaat Sosial, Ekonomi, dan Ekologi yang digelar di Grand Mercure Malang, Rabu (29/4).
Dalam forum yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat ini, Bakorwil Malang menegaskan perannya sebagai penghubung lintas sektor untuk memastikan pengelolaan hutan tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menyampaikan bahwa pengembangan multiusaha kehutanan merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan, mulai dari konflik penguasaan lahan, keterbatasan akses permodalan, hingga belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat.
“Bakorwil hadir untuk memastikan sinergi antar pihak berjalan efektif. Potensi hutan harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengabaikan prinsip kelestarian,” ujarnya.
FGD ini juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) sebagai aktor kunci di tingkat tapak. Selain itu, pendekatan berbasis bioekonomi sirkuler dinilai mampu mengintegrasikan aktivitas produksi, pengolahan, hingga pemanfaatan limbah dalam satu sistem yang efisien dan berkelanjutan.
Data yang mengemuka dalam diskusi menunjukkan bahwa meskipun luas perhutanan sosial terus meningkat, tingkat produktivitas dan kontribusi ekonominya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan model bisnis yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pasar.
Bakorwil Malang juga mendorong penguatan kolaborasi antara masyarakat, Perhutani, pemerintah daerah, serta sektor industri untuk menciptakan ekosistem usaha kehutanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sejumlah praktik baik turut mengemuka, termasuk pengembangan komoditas kehutanan berbasis pasar yang mampu meningkatkan nilai ekonomi produk dan membuka peluang usaha baru di kawasan hutan.
FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan sinergi multipihak, peningkatan kapasitas dan literasi masyarakat, digitalisasi pengelolaan hutan, serta dukungan kebijakan yang lebih adaptif terhadap pengembangan multiusaha kehutanan.
Dengan peran aktif sebagai koordinator wilayah, Bakorwil Malang optimistis multiusaha kehutanan dapat menjadi solusi konkret dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
