KabarBaik.co – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengajak kolaborasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Hal ini seiring dengan dikukuhkannya pengurus DPC HNSI Kabupaten Lamongan periode 2024-2029.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, berharap HNSI dapat menjadi jembatan antara nelayan dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi. Sehingga terwujud sinkronisasi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Mari kita sambut dengan gembira bergandeng tangan, saling mendukung, saling mensupport sehingga HNSI menjadi jembatan kebutuhan nelayan dengan pemerintah, kalau sudah sinkron akan menjadi kesejahteraan nelayan dan masyarakat Lamongan pada umumnya,” tutur Pak Yes sapaan akrab Bupati Lamongan, Minggu (30/6).
Dengan jumlah nelayan sekitar 26 ribu yang tersebar di 17 desa dan 2 kecamatan, hadirnya HNSI menjadi harapan besar para nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan. Terlebih Lamongan dengan garis pantai sepanjang 47 kilometer dan wilayah perairan laut seluas 902,4 kilometer persegi, menjadi potensi besar untuk peningkatan produktifitas perikanan tangkap maupun budidaya.
“Terima kasih sekali, walaupun Lamongan jumlah nelayannya terbesar ke tiga di Jawa Timur, justru produksi perikanannya nomor satu di Jawa Timur. Dengan produktifitas 630 ribu ton per tahun termasuk ikan tangkap dan darat, tentu menempatkan kawasan luar biasa potensinya untuk kontribusi perikonomian di Lamongan,” ucap Pak Yes.
Pak Yes menceritakan, adanya program presiden makan siang bergizi akan memberikan dampak pada jumlah pasokan bahan makanan. Sehingga, diperlukan kesiapan untuk mampu menjawab tantangan tersebut.
“Kita harus siap dengan dukungan produksi ikan yang akan mensuplai ke seluruh nusantra, mudah-mudahan akan membalikkan permintaan yang saat ini sedang melemah, sehingga kita harus optimis tidak hanya terus menerus merenungi keadaan,” tambah Pak Yes.
Sementara itu, untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat bekerja, Pak Yes berpesan, para nelayan yang telah mendapatkan program bantuan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat meneruskan program tersebut usai 6 bulan pertama cover dari pemerintah.
“Saya beberapa kali menyerahkan langsung klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan. Jadi bagi yang BPJS-nya sudah mau habis bisa dilanjutkan, karena preminya juga tidak mahal dan itu bisa melindungi seluruh keluarga,” tandas Pak Yes.
Ketua DPC HNSI Lamongan Sukri Sulatin, mengungkapkan komitmennya sebagai kepanjangan tangan para nelayan untuk menjaga kerukunan sekaligus menyuarakan kebutuhan nelayan. (*)
